Medan - Rencana pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai Maret atau April 2012 terhadap kendaraan bermotor plat hitam direspon akademisi dari Institut Teknologi Medan (ITM).

Pembantu Dekan (PD) Fa­kultas Teknik Industri ITM Ir Her­mansyah Alam, MT, MM di kam­pus ITM Jalan Gedung Arca Medan, Sabtu (28/1) menyatakan kurang sependapat dengan usulan pemerintah pusat itu dan cenderung mengkritisinya sebagai kebijakan yang salah kaprah.

Hermansyah Alam mengungkapkan, kebijakan pemerintah tersebut perlu kembali dikaji ulang. Alasannya, bila kebijakan tersebut dijalankan tidak saja merugikan konsu­men kenderaan bermotor pribadi (plat hitam) namun secara luas  akan berdampak pada stabilitas ekonomi.

Menurut Hermansyah, pe­merintah tidak harus membatasi pemakaian BBM terhadap jenis konsumen atau jenis kepemilikan kenderaan bermotornya. Hal tersebut bisa memi­cu rasa kecemburuan sosial dengan harga BBM yang berbeda pula.

Diungkapkannya bahwa per­lu ada kebijakan pendampingnya, di mana setiap daerah bisa bekerjasama dengan PT. Pertamina. Misalnya, mengeluarkan sim card melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mekanismenya di­jalankan secara online.

Ini dimaksud sebagai kompensasi kepada para pengguna kenderaan bermotor plat kuning, terutama angkutan kota (ang­kot). Dengan kata lain ka­tanya, harus diberikan sema­cam fee kepada kenderaan plat kuning tadi, sewaktu membeli dan mengisi BBM seperti premiun dan solar di SPBU.

“Jadi tak perlu ada pembatasan maupun perbedaan harga penjualan BBM dengan membeda-bedakan plat kenderaannya. Harga tak masalah disamakan saja, baik untuk kenderaan ber­motor plat hitam ataupun yang plat kuning,” ujar Hermansyah,

Di sisi lain, jelasnya, peme­rintah harus pula mengontrol dan mengawasi produksi ken­deraan bermotor di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Memang diakuinya, rencana pemerintah tersebut bisa jadi solusi dalam menghambat pertumbuhan kendaraan di Indonesia khususnya di Su­matera Utara (Sumut) yang saat ini jumlahnya kian hari sema­kin meningkat, sehingga berimbas pada kemacetan lalu lintas.

Ia mengakui memang kebijakan pemerintah mensubsidi BBM dinilainya belum tepat sa­saran, karena sebagian besar BBM bersubsidi tersebut turut dinikmati pemilik kendaraan plat hitam untuk kelompok menengah ke bawah.

Pengalihan penggunaan BBM itu baik dalam upaya me­nekan pertumbuhan kendaraan berplat hitam yang digunakan sebagai pengangkutan liar yang terjadi selama ini. Sehingga banyak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis dan mencari keuntungan pribadi atau golongan.(MNA/Berita sore/aje)

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25