Banda Aceh — Perjalanan wakil rakyat Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah berjalan dua tahun lebih, setelah dilantik pada 30 September 2009 lalu. Ada banyak hal yang perlu dicatat untuk menegakkan kembali peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Jikasanya wakil rakyat tidak anti kritik, maka penilaian kegagalan peran ini tentu harus menjadi intropeksi.

“Yang penting, ada tidak keinginan melakukan intropeksi. Merekontruksi kembali visi dan misinya sebagai wakil rakyat. Kita harus menjadi politisi yang konstruktif dan berjiwa positif,” tandas Zainal.

Bagi Zainal, penting mengingatkan penduduk parlemen bahwa, hingga 2012, ini misi DPR dalam hal legislasi gagal. Dalam rentang waktu 2010 lalu misalnya. Dari sedikit 30-an qanun yang menjadi qanun prioritas program legislasi Aceh, tak lebih dari 8 qanun yang berhasil disahkan.

Di 2011, Hal senada kembali terjadi. Dari 31 qanun yang masuk dalam prolega, realisasinya tak mencapai  30 persen. “Satu fakta yang harus disikapi dengan bijak dan rendah hati. Bagaimana kita rela memakan gaji yang diberikan oleh masyarakat melalui berbagai pajak, sementara tanggung jawab kita terbengkalai,” pungkasnya.

Soal perannya sebagai pembahas anggaran, DPRA justru acap kali bertubrukan dengan eksekutif. Muncul perdebatan yang begitu politis yang ironisnya tak disadari merugikan masyarakat banyak. Lihat saja jelas Zainal, pembahasan anggaran selalu molor. Bahkan soal anggaran 2012 saja masih di awang-awang.

“DPRA tunjuk eksekutif buru-buru. Sementara eksekutif tuding DPRA lamban. Kitapun bingung. Padahal semua proses budgeting itu sudah terstruktur. Sulit jika sudah dipolitisasi,” ujarnya kecewa.

Akibat keterlambatan pembahasan dan pengesahan anggaran, realisasi proyek pembangunanpun terlantar. Pengawasan juga tak jalan. Seharusnya saran Zainal, keterlambatan Eksekutif harus dibarengi dengan kerja pengawasan yang optimal. “ Dengan demikian, kinerjanya akan baik. tapi ini buruk. Pengawasan DPRA buruk,” tandas pria yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia (Aksindo) Aceh.

“Jadi jangan salahkan kontraktor jika hasil proyeknya buruk,” kata Zainal sembari tersenyum.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Anggota DPRA lainnya dari PPP Bahrom Mohd Rasyid menyebutkan, penilaian terhadap kinerja DPRA saat ini harus dilakukan dengan objektif. Perlu mekanisme teknis yang kontinu untuk mendapatkan satu simpulan yang konstruktif. Kendati demikian, tentunya masyarakat Aceh saat ini bukanlah orang yang tak faham ilmu politik. Masyarakat bisa menilai kinerja para wakilnya di parlemen.

“Masyarakat kita juga tau soal peran DPR sebagai legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Jadi mereka punya penilaian sendiri,” katanya.

Karena itu, sebagai mantan anggota DPRA, diapun sadar bahwa setiap waktu harus menghadapi omelan dan cacian masyarakat. Karenanya dia juga meminta DPRA melakukan rapat evaluasi tersendiri. “Dalam rangka membuat Aceh menjadi lebih Aceh, apa produk qanun yang sudah dibuat?” tanyanya tanpa jawaban.

Apakah anggota DPRA tak tahu soal ini? Tentu mereka tahu jelas Bahrom. Karena itu pula, dia menilai pernyataan Ketua Partai Aceh Muzakkir Manaf yang menyatakan PA masih belajar tak bisa lantas diterima. “Saya kira satu tahun cukup belajar,” ujar politisi berbaju PPP ini.

Sebenarnya ada yang menarik di DPRA saat ini sambung Bahrom. Pengisi gedung di parlemen Aceh sangat variatif dan dinamis. Tidak saja diisi oleh orang baru, melainkan orang lama juga masih menjadi anggota dewan. “Kalau memang baru belajar, diberikan saja kesempatan kepada kawan-kawan lama, termasuk peluang jabtan strategis dewan,” tutupnya. []