Banda Aceh — Ketua Komisi C DPRA, Ir. Sanusi membacakan 12 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2010 pada Masa Persidangan III Paripurna ke III 2011 Tentang Perhitungan APBA 2010, Rabu (14/12) pagi tadi. Ia menyebutkan program kegiatan APBA Tahun 2010 banyak sekali temuan-temuan yang tidak tepat sasaran.

Dihadapan 30 Anggota DPRA yang hadir dan sejumlah pimpinan SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, Sanusi menyebutkan atas nama DPRA bahwa pihaknya sangat menyesalkan terhadap sikap Pemerintah Aceh yang masih menelantarkan bangunan fisik disektor pendidikan terutama bangunan gedung sekolah yang dibiayai mulai Tahun 2008.

Padahal sudah sering sekali disarankan untuk diselesaikan bangunan tersebut, tapi ternyata belum menjadi prioritas Pemerintah Aceh sehingga anak-anak sekolah negeri harus belajar di sekolah swasta seperti di Kecamatan Baburrahman, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kekecewaan DPRA yang lain adalah terhadap sikap Pemerintah Aceh yang telah mengurangi anggaran pada Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah tahun anggaran 2010 dan 2011, sekalipun DPRA telah berusaha menambah pengalokasian pada setiap pembahasan anggaran.

Terhadap masalah ini DPR Aceh menyarankan agar Gubernur Aceh dapat meningkatkan kegiatan bidang agama dan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap keberadaan pesantren terpadu disepanjang perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara guna untuk menghindari permasalahan yang timbul ditengah masyarakat seperti fenomena pendangkalan aqidah dan pemurtadan.

Keberadaan Satpol PP dan WH juga dipertanyakan. DPRA menyarankan agar lembaga tersebut dikembalikan posisinya dibawah Dinas Syariat Islam guna mendukung fungsi dan keberadaan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan hukum Syariat Islam di masyarakat.

Rekomendasi lain tentang pengurangan program kegiatan perencanaan (DED) pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Dinas Pengairan Aceh. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf diminta untuk fokus pada pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuat laporan perencanaan pada  tahun sebelumnya.

Masalah koordinasi terhadap dana Otsus Aceh juga masih lemah. Akibatnya DPRA menyarankan agar Gubernur Aceh dapat menyamakan persepsi dengan pihak kabupaten kota dalam pemanfaatan dana otonomi khusus dan bagi hasil Migas guna mengarahkan pembangunan dengan terpadu dan terfokus untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengingat akhir tahun 2010 merupakan akhir dari pelaksanaan kegiatan multi years, Gubernur Aceh juga diminta bisa menjelaskan hasil dan kegiatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang direnacanakan pada tahun 2007 lalu, atau jika belum selesai dikerjakan sebaiknya kontraktor pelaksananya diberikan sanksi yang sesuai.

Hadir dalam penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh itu, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, Asisten II Pemerintah Aceh, T. Said Mustafa, para Anggota DPRA dan sejumlah pimpinan SKPA dijajaran Pemerintah Aceh.[003]