Jakarta — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengingatkan media yang ada di Indonesia tidak boleh kehilangan idealismenya. Dengan demikian media tidak saja akan berupaya membangus bisnis yang bagus, melainkan juga akan membangun pandangan demokrasi yang baik melalui pemberitaan yang berimbang.

"Jangan sampai medianya kaya, tapi sistem demokrasinya miskin," kata Dipo mengutip buku pakar komunikasi McChesney "Rich Media, Poor Democracy" di Jakarta, Sabtu (24/12).

Sebaliknya, Dipo juga tidak ingin demokrasinya berkembang, tetapi industri medianya miskin. "Yang ideal adalah 'rich media, rich democracy', yaitu medianya kaya, demokrasinya sehat," demikian Dipo Alam yang mengaku lebih mendalami persoalan media semenjak digugat ke pengadilan oleh Media Group.

Buntut kritiknya terhadap media sebenarnya berujung pada tudingan bahwa media lebih menyorot keburukan pemerintah, sementara kesuksesan pemerintah tidak diwartakan. "Banyak prestasi pemerintah pada tahun 2011 tidak diberitakan dan diceritakan oleh media. Sebaliknya, kritikan dan kekurangan pemerintah diangkat secara berlebihan. Pada tahun 2012, semoga media lebih fair dan berimbang," kata Dipo.

Sejumlah penghargaan dan pengakuan kepada pemerintah pada tahun 2011, antara lain penghargaan PBB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mitigasi bencana, berbagai macam peringkat yang diberikan berbagai lembaga ekonomi dunia terhadap perkembangan ekonomi, iklim investasi, dan indeks kebebasan informasi yang terbaik di ASEAN.

Pada tanggal 15 Desember 2011, Indonesia meraih investment grade dari Fitch sebagai negara yang iklim investasinya baik setelah berturut-turut mendapat peringkat dari Standard & Poors, Moody, dan R&I.

Pers juga dinilai tidak begitu mengulas prestasi bahwa untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia, cadangan devisa negara melebihi 100 miliar dolar AS. Kebebasan pers Indonesia indeksnya nomor 1 di ASEAN, demokrasi indeksnya nomor 2 di ASEAN, dan rating hak atas informasi di dunia nomor 20, lebih tinggi dari Inggris (27), AS (36), dan Australia (38).

Menurut Dipo Alam, pemerintah tidak tabu dikritik asal fakta dan datanya benar. Malah pemerintah berterima kasih telah diingatkan pers mengenai kekurangan di sana-sini. "Tapi keberhasilan pemerintah dan pencapaiannya diberitakan juga dong," kata Dipo kecewa. []

(Yul-Antara)