Jakarta  - Ratusan ribu buruh Tangerang mengancam melakukan aksi mogok massal apabila pertemuan antara perwakilan mereka dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang difasilitasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sore ini, tidak menemui kata sepakat. Rencana demo tersebutpun membuat pemerintah risau karena dikhawatirkan dapat mengganggu masyarakat lainnya.

Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mempersilakan para buruh untuk menggelar demonstrasi. Namun ia meminta aksi tidak dilakukan di jalan tol seperti yang dilakukan oleh buruh Bekasi pada pekan lalu.

“Demo diatur dalam Undang-undang, silakan. Apalagi kan untuk menyampaikan aspirasi. Yang penting tidak melakukan pelanggaran hukum,” kata Nanan usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto juga meminta buruh untuk tidak berdemonstrasi di jalan tol. Djoko meminta aparat pemerintah mengarahkan demonstrasi agar tidak sampai mengganggu lalu lintas.

“Demo kan tidak dilarang. Tapi kalau demo itu kemudian mengganggu lalu lintas, maka diarahkan supaya tidak di situ,” kata Djoko di Kantor Presiden.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta persoalan upah minimum yang dituntut para buruh diselesaikan secara bebas dari kepentingan politik.

Imbauan itu disampaikan Presiden dalam pernyataan pers di halaman depan Kantor Kepresidenan, Jakarta, hari ini. 

Menurut Presiden, persoalan tuntutan upah minimum itu harus diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan pekerja yang disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha.

Tuntutan buruh terhadao Apindo soal UMK memasuki babak baru. Hari ini, tepatnya pukukl 15.00 WIB, Pemerintah, melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berupaya memediasi Apindo dan buruh. Diharapkan, mediasi tersebut menemukan titik temu, sehingga persoalan yang menjadi sorotan dunia ini segera berakhir.  []

(vivanews.com-beritasatu.com)