Banda Aceh — Gubernur Aceh Irwandi Yusuf masih saja larut dengan sikap sensasionalnya. Setelah mempermalukan seorang konsultan pengawas kontruksi di Aceh Tengah dengan menarik tanda pengenalnya di depan banyak orang, lagi Irwandi bersandiwara dengan menggebrak meja.

“Ini merupakan pernyataan sikap Aksindo yang kesekian kalinya yang meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tegas. Jangan Cuma bersandiwara di media massa dengan sikap tidak beretika seperti itu. Kalau memang kontraktor tidak professional, ya hentikan saja kontraknya lalu black list mereka,” ujar Sekretaris Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia (Aksindo) Aceh Samsul B Ibrahim dalam rilis yang diterima The Globe Journal, Rabu (7/12).

Sebagai salah satu asosiasi kontruksi yang membawa semangat transparansi, Aksindo ujar Samsul sangat kecewa dengan sikap Irwandi yang inkonsisten dan terlihat berlebihan di media massa. Sudah bukan barang baru lagi sejak terpilih pada 2006 lalu, Irwandi hanya berani menggertak para kontraktor saja.

“Kalau kata anak muda, udah lebay. Gertakannya cuma untuk mendapatkan citra positif. Ini bukan tipikal pemimpin yang baik. Sekali lagi kalau berani, black list saja mereka. Nggak perlu harus cari sensasi,” pungkas Samsul berang.

Kekecewaan Samsul yang begitu mendalam tak terlepas dari keinginan Aksindo untuk mencetak kader-kader kontraktor generasi baru yang professional. Pihaknya mengalami kesulitan yang besar jika di lapangan, pemerintah justru membuka ruang-ruang pembiaran sehingga kualitas realisasi proyek fisik buruk.

“Sudah menjadi rahasia umum, mayoritas keterlibatan kontraktor dalam dunia kontruksi untuk nyari fee. Ini harus diubah. Di tatanan organisasi kontraktor, Aksindo sedang mengupayakan hal itu. Tapi kalau gubernurnya tidak tegas, ya begini. Tahun depan makan fee lagi, proyekpun nggak bermutu,” kecamnya.
“Anehnya Irwandi masih gertak-gertakan. Padahal gara-gara dia tidak tegas, ada banyak uang masyarakat yang masuk ke kantong pribadi kontraktor. Atau ini benar-

benar sandiwara? Mungkin fee kontruksi juga masuk ke kantong gubernur,” ujarnya sambil tersenyum.
Di Indonesia sambung Samsul, upaya memutuskan kontrak kontraktor nakal hingga memblacklisnya sudah dilakukan sejumlah daerah. Misalnya apa yang terjadi di Batam pada 20 Mei 2011 lalu. Dimana pemerintah kota Batam sudah memblacklist 14 kontraktor yang tidak professional itu. Kebijakan ini diambil karena pemko setempat tidak mau mengorbankan masyarakat.

Di Jakarta hal senada juga tegas disikapi oleh pemerintah setempat. Sebut saja seperti kasus jebolnya plafon SDN1 Utankayu Utara. Pelaksana proyek tersebut juga sudah masuk daftar hitam sebagai sanksi kerasnya. “Jadi sebagai sosok yang mengaku tidak mai-main dengan kontraktor nakal, seharusnya Irwandi sudah dari dulu memblacklist mereka. Nah ternyata oh ternyata, dia juga bermain petak-umpet dengan kontraktor nakal,” tutupnya.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25