Banda Aceh - Pemerintah Mahasiswa (PEMA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tidak menerima sikap Komisi A DPRA yang merencanakan membubarkan  Desk Aceh dan Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh. Pasalnya mereka menilai Komisi A  tidak realistis, seharusnya pernyataan itu tidak begitu saja dikeluarkan sehingga dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan bersama.

“Komisi A seharusnya tidak mencari—cari musuh baru untuk  menyelesaikan suatu permasalahan. Apalagi menjelang pilkada seharusnya komisi A lebih berfikir objektif dan relevan demi tercapainya pilkada aceh yang aman yang kita dambakan ini,” kata Presiden Mahasiswa Unsyiah, Alfian Muhiddin secara tertulis kepada The Globe Journal, Selasa (20/9).

Mereka sangat menyesali pernyataan yang dikeluarkan oleh komisi A melalui juru bicaranya, Abdullah Saleh. Mengingat komisi A merupakan komisi yang seharusnya mampu mewakili komisi-komisi yang lain di DPRA.

Alfian lebih lanjut menyatakan pihaknya kecewa dengan pemerintahan selama ini yang sama sekali tidak pernah mengakomodir kepentingan rakyat. Sehingga sudah seharusnya kita semua elemen masyarakat Aceh sepakat untuk segera melakukan pergantian terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat itu, dan tentunya melalui pilkada tersebut.
 
Sehingga pejabat yang tidak pro rakyat sudah seharusnya angkat kaki dari pemerintahan dan bertanggung jawab, bukan malah memperkeruh suasana ataupun menunda pelaksanaan Pilkada.

“Kami minta kepada pihak komisi A untuk bertanggung jawab terhadap konflik regulasi terkait pilkada yang terjadi saat ini. Komisi A harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas pernyataan tersebut,” kata Alfian.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25