Bireuen - Masyarakat Aceh sudah sejak dahulu dikenal sebagai salah satu bangsa yang kosmopolit dan tidak anti terhadap pendatang, baik yang mencari peruntungan di negeri ini maupun yang tinggal menetap. Untuk itu dia berharap agar setiap elemen masyarakat diluar Aceh tidak terpancing dengan pola pembunuhan yang dilakukan di Serambi Mekkah akhir-akhir ini, dimana menyeret isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 

Hal ini disampaikan oleh Direktur PB. HAM Aceh Utara Zulfikar Muhammad Kepada The Globe Journal, Rabu (4/1). Menurutnya, serangkaian pembunuhan terhadap etnis tertentu yang sekarang sedang marak dilakukan merupakan ulah kelompok-kelompok tertentu yang ingin Aceh kembali dilanda konflik. 

Bukti bahwa masyarakat Aceh tidak membenci etnis pendatang sambungnya bisa dilihat dari tidak timbulnya persinggungan apapun antara pendatang dan orang Aceh. Belum ada satu catatan pun yang menunjukkan orang Aceh mengganggu pendatang.  

"Coba lihat selama ini, ada tidak masyarakat lokal yang memukul maupun melarang pendatang untuk bekerja di Aceh? Tidak kan? Malah masyarakat kita sangat senang dan mau bergaul dengan mereka. Orang kita bersimpati kepada pendatang yang mau meninggalkan tanah kelahirannya dan bekerja di Aceh dengan gaji yang rendah. Jadi jelas sekali kita di Aceh tidak alergi dengan pendatang dari etnis manapun," Kata Zulfikar.

Dari analisa lembaga bantuan HAM tersebut, model pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sama persis seperti pola pembunuhan era Perang Cumbok atau DOM. Karekteristik itu bisa dilihat seperti adanya perampokan, kemudian pembunuhan terhadap pendatang, dilanjutkan dengan penembakan tokoh dan rangkaian aksi kejahatan ini berujung pada konflik massal akibat hilangnya kepercayaan antar sesama masyarakat.

Ada tiga dugaan yang dikembangkan oleh PB HAM Aceh Utara terkait serangkaian pembunuhan terhadap etnis tertentu di Aceh menjelang Pilkada. Pertama aksi ini dilakukan untuk mencuri perhatian nasional. Dugaan yang kedua adalah upaya untuk memperkeruh suasana Aceh. Dan yang ketiga ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada Aceh yang sudah sampai pada tahapan pemberian nomor urut peserta pilkada.

“Khusus untuk alasan karena Pilkada, terlihat sekali ada upaya pembatalan pelaksanaan pesta demokrasi tepat waktu. Soalnya hanya kerusuhan besar yang bisa menunda Pilkada,” jelasnya.

“Bila kemudian isu yang dimainkan sekarang tidak berhasil, maka kedepan akan dilanjutkan dengan pembuhunhan tokoh,” pungkasnya lagi.

Masih menurut Zulfikar, pembuhan yang dilakukan di Banda Aceh, Bireuen, dan Aceh Utara punya maksud sendiri. Bireuen dan Aceh Utara merupakan daerah eks konflik yang dulu pernah mendapatkan sorotan tajam berbabagi media. Artinya ketika kerusuhan terjadi di area itu, tentunya semua pihak tak ragu mengaitkan ini dengan potensi-potensi konflik dulu yang tentunya akan menyedot perhatian banyak pihak. Sementara Banda Aceh sendiri sebagai pusat pemerintahan yang selalu menjadi pusat pemberitaan.

“Padaha etnis Jawa lebih banyak di Aceh Timur, langsa, Tamiang, Nagan dan beberapa kabupaten lain. Hanya saja ketiga wilayah tadi seksi baik dari segi politik maupun geografis wilayah,” tandasnya. 

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap Polsek yang ada diseluruh kecamatan. Fungsikan mereka dengan benar. Suruh mereka bergaul dengan masyarakat. Dan tentu mereka juga harus rutin melakukan pengawasan," sambung Zulfikar lagi. [Yul]