Banda Aceh — Pendapat akhir dari empat fraksi di DPRA terhadap Laporan Gubernur Aceh tentang Perhitungan APBA Tahun 2010 pada masa persidangan III, Paripurna VII 2011 berakhir, Senin (19/12) siang tadi.

Dari empat fraksi tersebut, dua fraksi menerima, satu fraksi menerima dengan catatan dan satu fraksi lagi tidak menyatakan menerima tapi menilai kinerja Pemerintah Aceh sangat buruk.

Fraksi Demokrat menyatakan menerima dengan catatan terhadap laporan Gubernur Aceh tentang perhitungan APBA Tahun 2010. Kemudian Fraksi Golkar dan Fraksi PPP PKS menerima laporan kinerja pemerintahan tersebut.

Sedangkan Fraksi Partai Aceh menilai kinerja Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2010 sangat buruk.

Salah seorang anggota DPRA dari Partai Aceh, Tgk Harun kepada The Globe Journal, Senin (19/12) malam tadi mengatakan banyak sekali temuan dan masalah terhadap kinerja Pemerintah Aceh itu. “Ini harus diusut, kita akan sampaikan ke pimpinan dewan untuk meneruskan ke aparat penegak hukum terhadap temuan tersebut,” kata Tgk. Harun.

Rekomendasi Fraksi Partai Aceh dalam penyampaian pendapat akhir tersebut adalah meminta agar temuan BPK RI Perwakilan Aceh dalam LHP Pelaksanaan APBA 2010 harus ditindak lanjuti oleh masing-masing SKPA.

Fraksi Partai Aceh mendesak pimpinan DPRA untuk menyurati BPK RI agar melakukan audit forensik terhadap temuan yang terindikasi korupsi dalam LHP BPK RI Perwakilan Aceh itu. “Sebaiknya semua temuan itu juga harus diserahkan ke penegak hukum,” tukas Tgk. Harun.

Terkait dengan rekening fiktif Pemerintah Aceh agar aparatur terkait segera mengusut. Fraksi Partai Aceh menduga ada praktek gelap yang merugikan keuangan Aceh dalam kaitannya dengan rekening fiktif Pemerintah Aceh tersebut. Apalagi ada informasi beberapa rekening masih aktif dananya terus dilakukan penarikan. 

Kepada lembaga pengawasan daerah terutama BPK RI dan Inspektorat untuk dapat memaksimalkan tenaganya dalam memahami pola dan arah pembangunan Aceh yang mucul diberbagai SKPA.

Partai Aceh mengusulkan agar semua temuan-temuan Pansus VII-XIV itu disampaikan kepada pihak yang berwenang agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak ada satupun pemegang amanah di negeri ini yang bekerja asal-asalan.