Banda Aceh — Konflik regulasi Pemilukada telah menciptakakan hubungan yang tak harmonis antar kandidat Pemilukada. Ironisnya lagi, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Aceh (DPD IMM Aceh) mulai mencium taburan aroma kebencian di tengah-tengah masyarakat yang memiliki ragam pilihan politik.

 “Hal ini penting Menyikapi perkembangan Aceh ke depan semestinya semua pihak memiliki pandangan yang sama, bahwa nasib rakyat dan keberlanjutan perdamaian di Aceh lebih penting dari sekadar kepentingan politik beberapa elit Aceh. Sudah saatnya para elit politik di Aceh dari pihak manapun, untuk menyerukan kepada simpatisannya tentang cara-cara elegan dalam berpolitik dan mulai meninggalkan cara primitif, berupa teror dan budaya kekerasan hanya untuk memperebutkan kekuasaan semata.,” kata Ketua Umum DPD IMM Aceh, Azhar dalam rilis yang diterima The Globe Journal, Selasa (31/1).

Kata Azhar, dari hari ke hari perseteruan politik di Aceh semangkin tajam. Itu dibuktikan dengan berbagai kejadian kekerasan yang sering di kait-kaitkan dengan gejolak panasnya persoalan politik di Aceh yang terjadi saat ini. Gejolak ini juga dirasakan di masyarakat kelas bawah di berbagai desa akibat perbedaan pandangan dan perbedaan dukungan kandidat.

Menurutnya, kekisruhan pelaksanaan Pemilukada di Aceh tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum saja. Perlu juga dikaitkan dengan dampak sosial, ekonomi, serta dampak lainnya yang terjadi di Aceh akibat konflik hukum ini. 

“Pihak yang terlibat dalam agenda Pemilukada hendaknya sama-sama memiliki kesadaran untuk menciptakan kedamain. Jauhkan agenda ini dengan kepentingan-kepentingan yang tidak memihak kepentingan rakyat, dan jangan selalu rakyat yang menjadi korbanya,” tutup Azhar. []