Lhokseumawe — Anggaran belanja untuk pegawai masih mendominasi sebagai anggaran yang paling banyak dikeluarkan di kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, masyarakat tidak bisa merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri.

“Hanya segelintir orang yang bisa merasakannya yaitu kalangan pejabat. Masyarakat masih begitu-begitu saja,” ungkap Baihaqi, Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Masyarakat Transparansi Aceh kepada The Globe Journal, Selasa (20/12).

Menurut Baihaqi, kabupaten Aceh Utara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2 milyar lebih untuk mendukung kegiatan kepala daerah setempat. “Tahun 2011 saja menghabiskan dana sebesar Rp. 2 Milyar lebih,” katanya melalui sambungan telepon.

“Bisa dikatakan ini belum sehat, karena dananya masih dominan untuk belanja pegawai dan ini tidak berdampak banyak pada proses pembangunan masyarakat,” ujar pegiat anti korupsi MaTA ini.

Pihaknya mendesak, untuk tahun 2012 nanti pemerintah Aceh Utara lebih mengutamakan program yang pro-rakyat serta pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi adalah program utama yang harus dilakukan jika Aceh Utara ingin lebih baik ke depannya,” demikian Baihaqi.