Banda Aceh — Perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya Aceh menggambarkan 10 analisa laporan lima tahun perdamaian yang dibuat oleh Konsorsium Aceh Baru. Untuk mentransformasikan keadaan tersebut, Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi dan para jurnalis.

10 persoalan yang dianalisis itu meliputi; pertama, kontruksi politik aktor baru belum memiliki titik kepentingan yang sama terhadap arah pembangunan Aceh, kedua, partai politik lokal belum menjadi solusi atas politik ke Indonesiaan yang masih korup dan manipulatif. Ketiga, APBA dipergunakan tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan atas kesejahteraan masyarakat, keempat, permasalahan HAM di masa konflik tidak diselesaikan tapi justru menjadi masalah baru dan muncul konflik baru.

Kelima, disorientasi kelas menengah Aceh dalam menyikapi gejolak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkembang saat ini. Keenam, penegakan hukum tidak berjalan maksimal, hukum cenderung diskriminatif, Ketujuh, tata pemerintahan mengalami mismanajemen sehingga beberapa kabupaten kota menjadi defisit anggaran.

Kedelapan, dunia usaha bergantung pada anggaran pemerintah, kesembilan, intervensi pemerintah lemah dalam mengotrol pasar sehingga masyarakat mengalami kerugian dan yang kesepuluh adalah toleransi sosial dalam rekontruksi gagasan mengalami stagnasi.

10 analisis tersebut mengakibatkan situasi keamanan di Aceh semakin memperlihatkan praktek-praktek kriminalitas, persaingan politik yang negatif, diskriminasi sosial dan fenomena keagamaan yang intoleran.

Catatan ACSTF dan Konsorsium Aceh Barunya itu mengorientasikan Aceh masuk dalam situasi yang buruk, keadaan tersebut bertambah buruk jika para elit politik Aceh tidak berupaya mempertemukan kepentingan politiknya dalam desain baru politik Aceh.

Iqbal Faraby dari Konsorsium Aceh Baru menjadi pemandu FGD yang berlangsung di Restaurant Pudu Raya, Selasa (31/1) itu. Hasil yang dilahirkan dalam FGD tersebut akan dilakukan beberapa intervensi dengan mendesak kepada para aktor dalam Pemilukada agar berpolitik secara etika dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Iqbal menjelaskan untuk mentransformasikan masalah buruk ini, ACSTF bersama sejumlah tokoh LSM akan membangun pendekatan dengan semua pihak, termasuk DPRA, Eksekutif, para kandidat, tokoh agama, akademisi, pimpinan media dan dengan PJ Gubernur Aceh yang akan dilantik dalam waktu dekat ini. []