Banda Aceh - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Banda Aceh meminta Pemko Banda Aceh memperhatikan aspek historis Mesjid Raya Baiturrahman, sebelum mengeluarkan izin pembangunan Hotel Best Western. Pasalnya, pembangunan hotel di sekitar Baiturrahman akan menghilangkan kemegahan mesjid kebanggaan masyarakat Aceh sebagai khazanah sejarah Aceh.

“Kita sepakat dengan Pemko yang sedang giatnya menggalakkan investasi dengan mengundang para investor untuk membangun kota Banda Aceh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun  dalam mengambil kebijakan terkait rencana Pembangunan Best Western Hotel, agar Pemko Banda Aceh juga memperhatikan aspek historis dan kearifan lokal (local wisdom),”ujar Anggota PKS Banda Aceh Subhan pada pengukuhan 90 Dewan Pengurus Ranting (DPRa) sekota Banda Aceh di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Minggu (15/1).

Menurutnya Mesjid Raya Baiturrahman yang belokasi di Kota Banda Aceh merupakan ikon dan kebanggaan Rakyat Aceh, di samping sebagai Landmark Kota Banda Aceh, jadi tidak membangun Hotel dan Mall di samping Masjid Raya Baiturrahman. Hal ini juga tidak baik untuk mengantisipasi kemacetan di kota Banda Aceh.

“Kita meminta Kepada Fraksi PKS DPRK Banda Aceh untuk melakukan pengawalan terhadap aspirasi warga kota tersebut, serta memantau agar Pemko Banda Aceh tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Best Western Hotel dan Mall dimaksud,”ungkapnya. 

Selain itu pihanya juga meminta kepada Lembaga DPRK Banda Aceh sebagai perwakilan/perpanjangan tangan warga kota, agar memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, sehingga tidak memberikan rekomendasi terhadap Hotel dan Mall di depan Masjid kebanggan Rakyat Aceh tersebut.

“Mengusulkan kepada pihak-pihak terkait untuk mencari alternatif lokasi lain untuk pembangunan hotel/mall tersebut, sehingga kawasan-kawasan satelit kota bisa berkembang dan  pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di pusat kota,”tukas Subhan. []