Jakarta - Langkah pemerintah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa pendaftaran peserta Pemilukada Aceh merupakan bentuk ketidakberanian pemerintah dalam menyelesaikan konflik di provinsi tersebut.

Pemerintah seharusnya cukup mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membuka kembali pendaftaran.

"Namun karena Presiden SBY tidak berani ambil risiko, maka terjadilah beberapa kekerasan di Aceh belakangan ini," kata Pengamat Politik Universitas Malikussaleh Aceh Teuku Kemal Pasya, Minggu (15/1).

Ia menduga tindakan pemerintah tidak membuat Perppu karena ketakutan SBY akan citranya di dunia internasional yang bisa jatuh karena tidak bisa menjaga keamanan di Aceh. Apalagi SBY mengklaim di internasional sebagai pihak yang berjasa dalam mendamaikan Aceh pasca konflik dengan GAM.

"Walaupun kita tahu JK lah yang mendamaikan Aceh. Tapi parahnya, proses pencitraan ini lah yang mereduksi kondisi politik Aceh yang sedang tidak kondusif karena proses Pilkada ini," ujarnya.

Sementara di tingkat lokal, KIP sebenarnya bisa memperpanjang masa pendaftaran. "Namun dari info yang saya peroleh, mereka juga tidak berani karena sebenarnya tergantung pemerintah pusat, KPU, atau Bawaslu," ungkapnya.

Ditambahkan, apabila diterbitkan Perppu, sebenarnya peserta pemilu kada Aceh bakal mematuhi. Sebab Perppu hanya terkait dengan masa pendaftaran dan bukan hasil pemilihan.

"Tapi mau bagaimana lagi pemerintah tidak berani ambil putusan karena takut tidak dipatuhi, sehingga menyerahkan segala risiko ke MK," keluhnya.

Sementara itu pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan, SBY memang tidak mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah Pemilukada Aceh.

"Kalau tidak membiarkan masalah ini diselesaikan secara lokal, mungkin tidak seperti sekarang persoalannya," ujarnya.

Ikrar menyebutkan langkah gugatan Mendagri ke MK merupakan solusi terbaik bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

"Sebab tidak mungkin membiarkan Partai Aceh yang saat ini menjadi mayoritas tidak terlibat Pemilu Kada," katanya.

[001-MediaIndonesia]