Lhokseumawe- Keluarnya putusan sela kedua yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait pembukaan kembali pendaftaran calon gubernur Aceh baik perseorangan, partai politik maupun gabungan partai poltik merupakan sebuah langkah maju. Lembaga tersebut sangat memahami model demokrasi dan nilai-nilai keacehan yang sekarang berjalan di Provinsi Aceh.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Rakyat Aceh (PRA) Kota Lhokseumawe Sofyan kepada The Globe Journal, Rabu (18/1). Menurut politisi muda ini, demokrasi di Aceh berbeda dengan di tempat lain, sebab watak sebagian orang di ujung Sumatera ini "leubeh goet meulungkop dari pada singet". (lebih baik terbalik daripada miring).

Hal ini dibuktikan dengan perjalanan Pemilukada Aceh yang penuh dengan lika-liku dan intrik serta penuh dengan darah dan air mata. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya kedewasaan serta memaksakan kehendak. Inilah wujud demokrasi dan nilai-nilai keacehan yang sekarang sedang dipahami dan dianut disetiap hati sebagian para elit politik di Serambi Mekkah.

Sehingga muncullah "demokrasi" yang berlandaskan kekuatan, uang, dan kekuasaan. Sinyal ini kemudian mampu ditangkap oleh MK sehingga begitu ada gugatan baru, maka putusan sela kedua terkait pembukaan pendaftaran langsung diberikan. Ini putusan yang sangat politis namun bermanfaat untuk meredam gejolak di Aceh.

"MK membuka putusan sela kedua karena memahami kehendak demokrasi dan nilai-nilai keacehan yang sekarang sedang terjadi di Aceh terkait dengan Pemilukada. Darah, nyawa, air mata, ancaman dan segala macam telah mewarnai perjalanan rencana pesta demokrasi Aceh. inilah wujud demokrasi disini sekarang," Kata Sofyan.

Dia menambahkan, dengan adanya putusan sela kedua, berarti MK memahami konflik regulasi di Aceh. sehingga demokrasi bisa berjalan walau terkesan ditarik-tarik.

Selain memuji MK, bukan berarti tak ada catatan kiritis dari PRA Lokseumawe. Sofyan menyebutkan, sebenarnya putusan sela MK tidak ideal dan punya muatan politis yang kental sekali. ini ada kaitan dengan keinginan Partai Aceh dan DPRA yang menginginkan dibuka kembali pendaftaran. Namun hal tersebut tak perlu dirisaukan. Sebab kepentingan rakyat harus diutamakan.

Kedepan, jangan lagi keluar putusan sela yang ketiga dan seterusnya. Kalau terus ada sela, maka Aceh akan terus terkatung-katung nasibnya. Untuk itu, Sofyan berharap kepada lembaga tinggi negara itu untuk bersikap konsisten.

"Kedepan jangan ada lagi putusan sela. Cukup sampai dua. Jangan ada yang ketiga dan seterusnya. Kasihan rakyat. Kasihan Aceh. nasibnya akan terus terkatung-katung," Imbuh Sofyan.

Kepada seluruh pimpinan partai dan perseorangan segera memanfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai yang kedua ini juga disia-siakan. Tak baik bila kisruh ini terus dipelihara. Sudah cukup rakyat sipil yang menjadi korban. Bersikap dewasa lebih bijak dan arif. []