Banda Aceh — Pusat Paguyuban Masyarakat Jawa (PPMJ) Aceh merasa khawatir dengan penambahan personil kepolisian bak itu Brimob, Densus 88, maupun TNI untuk mengamankan prosesi Pemilukada. Dalam kacamata PPMJA, penambahan pasukan ini akan membuat suasana Aceh bertambah tidak aman dan dapat menghambat aktivitas perekonomian masyarakat.

“Harusnya Pemerintah meminimalisir pergerakan militer, karena hal tersebut dapat membuat suasana bertambah mencekam yang dapat menghambat keleluasaan dalam menjalankan aktivitas perekonomian masyarakat,” tulis PPMJ Aceh yang diketuai oleh M Samin ZZ dalam surat yang dikirimkan kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Sabtu (14/1).

Masih dalam surat itu, pihak Samin PPMJ Aceh ingin sekali menyampaikan langsung perihal ini kepada Presiden SBY sehingga menjadi rujukan dan solusi bagi penyelesaian konflik politik yang belum terindentifikasi aktor intelektualnya. Karena itu pula, sebagai masyarakat Jawa yang tinggal di Aceh, kondisi dimana masyarakat Jawa menjadi sasaran tembak dari oknum-oknum yang belum diketahui identitasnya menjadi momok besar.

“Kondisi Masyarakat Jawa di Aceh saat ini sangat resah dan siaga penuh siang maupun malam untuk mempertahankan diri dengan alat-alat tombak, pedang dan golok sehingga aktivitas mencari nafkah sehari-hari jelas tidak nyaman dikarenakan akibat penembakan yang kesemua korban adalah masyarakat jawa,” tukas Samin.

Selain meminta kondisi Aceh tidak diperparah dengan penambahan pasukan, dia juga meminta pemerintah menyeriusi konflik penembakan brutal berbau politik itu dengan menunda pelaksanaan Pemilukada. Pasalnya pihaknya menakutkan, bila hal tersebut dikesampingkan, maka teror pembunuhan akan terjadi kembali.

“Menunda PILKADA Aceh sampai suasana menjadi kondusif disertai dengan penyelesaian payung hukum yang jelas sebagai landasan pelaksanaan Pemilukada di Aceh sehingga tidak terkesan dipaksakan dengan melibatkan semua pihak-pihak yang belum mendaftar agar pesta demokrasi dilakukan semua rakyat Aceh,” tulis Samin.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen PPMJ Aceh Prayitno menambahkan, sebagai paguyuban masyarakat Jawa di Aceh, pihaknya sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah dimana masyarakat Jawa menetap di Aceh. Alhasil, mereka menyepakati bahwa tak akan terprovokasi dengan pembunuhan brutal itu. Sejalan dengan itu pula, pemerintah pusat pintanya harus responsif dan tidak boleh menunda-nunda penyelesaian konflik politik Aceh.

“Kami Masyarakat Jawa di Aceh sangat menyesalkan kepada Pemerintah Aceh yang membiarkan insiden terus terjadi Kami sangat berharap apapun dan bagaimanapun situasi politik baik Pilkada yang saat ini bisa memicu keributan, sebagai rakyat kami berharap Pemerintah Pusat cepat menengahi persoalan-persoalan di Aceh demi perdamaian ACEH dalam kerangka  MoU  Helsinki, UUPA dan pasti dibawah naungan NKRI,” jelas Prayitno. 

Perlu diketahui, tuntutan yang dikirimkan resmi oleh PPMJ ini tidak hanya ditujukan kepada Presiden SBY. Melainkan juga diteruskan kepada MPR RI, DPR RI, DPD RI, Kemenkopolhukam RI, Kemendagri, KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah pihak lainnya. (rel)