Banda Aceh — Proses penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Aceh menuai persoalan. Permasalahan itu muncul karena perdebatan dua desa yang masing-masing diklaim berada dibawah pemerintahan Aceh Timur dan Bener Meriah.

Ketua Kelompok Kerja Panitia pendaftaran Pemilih KIP Aceh, Akmal Abzal Sabtu (7/1) menyebutkan, setidaknya ada dua desa di wilayah itu yang sampai sekarang status pemilihan 750 warga setempat masih diperdebatkan. 

Punca persoalan terkait klaim area pemerintahan. Pemerintah Aceh Timur menganggap desa itu masuk dalam wilayah mereka. Sebaliknya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengklaim hal yang sama. Karena itu, baik KIP Bener Meriah maupun KIP Aceh Timur sama-sama memasukkan pemilih di desa itu ke dalam DPT mereka.

Kendati diperdebatkan, KIP Aceh tetap merekapitulasi data tersebut menjadi DPT Aceh yang ditetapkan hari ini sejumlah 3.227.586 pemilih, dimana terdiri dari 1.591.712 laki-laki dan 1.635.874 pemilih dari kalanganperempuan. Jumlah DPT ini tersebar di 9.768 TPS.

“ KIP Aceh akan kembali memverifikasi nama-nama pemilih yang tercantum di dua KIP tersebut. Jika nantinya ada nama pemilih yang sama-sama terdaftar dalam DPT kedua wilayah tersebut, maka salah satunya akan dihapus,” jelasnya mengapa tetap dimasukkan.

“Pokoknya dalam seminggu ini permasalahan status pemilih di perbatasan Bener Meriah dan Aceh Timur akan kita selesaikan,” katanya lagi dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center KIP Aceh.

Akan halnya jika terjadi beberapa perubahan status, jumlah DPT yang sudah ditetapkan hari ini dimungkinkan berkurang lagi, sambung Akmal. Hanya saja pihaknya belum memastikan sebesar apa kemungkinan pengurangan jumlah pemilih akan terjadi. 

Rapat pleno pembahasan DPT yang berlangsung di Aula KIP Aceh itu dihadiri oleh panitia pengawas Pemilu Aceh yang diwakili Sekretaris Panwaslu Yusriadi, serta perwakilan tim sukses dari empat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. [Yul]