Banda Aceh-Partai Rakyat Aceh (PRA) menilai sikap Mendagri yg ingin menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan satu tindakan yang ceroboh. Terkesan sedikit kurang independen serta mengintervensi KPU.

“Padahal dalam rapat sebelumnya yang dipimpin oleh Mendagri dan Menkopolhukam yang memutus Pilkada Aceh dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012 dan persoalan dibuka kembali pendaftaran bagi partai politik yang belum mendaftar, itu diserahkan ke KPU untuk membuat pleno,” kata Sekjen PRA yang juga yang juga tim sukses pasangan Irwandi-Muhyan, Thamren Ananda kepada The Globe Journal secara tertulis, Kamis (12/1).

Dalam rapat tersebut kata Thamren juga disepakati bahwa apapun putusan KPU harus disepakati dan di hormati oleh semua pihak. Dengan demikian tindakan Mendagri tersebut sangat merugikan semua kandidat diseluruh kabupaten kota, baik secara materil maupun inmateril, dengan pengunduran tahapan Pemilukada tersebut.

Lanjutnya, selain dari itu rencana menggugat KPU ke MK yang berkonsekuwensi pengunduran tahapan Pemilukada, juga telah menunjukkan sikap pemerintah pusat (Mendagri) yang plin-plan. “Sikap ini telah mengakibatkan hilangnya kewibawaan pemerintah pusat di Aceh,”ujar Thamren.

Alasan mendagri untuk menggugat KPU ke MK agar di buka kembali pendaftara kandidat bagi partai politik, tidak memiliki alasan yang kuat, seharusnya yang menggugat adalah partai politik yang berkepentingan.

Maka dari itu PRA berharab Mendagri untuk tidak bertindak ceroboh dalam menyukseskan Pemilukada Aceh, dan mereka juga berharap MK untuk konsisten dengan putusan sebelumnya yang pernah diputuskan ketika TA. Khalid cs melakukan gugatan terhadap SK tahapan pilkada yang dibuat oleh KIP Aceh.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25