Jakarta - Komunitas Glodok menilai dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, perolehan suara serta dukungan yang diberikan kepada Partai Demokrat, akan berkurang secara drastis.

Menurut anggota Komunitas Glodok, Hermawi Taslim, hal tersebut disebabkan karena saat ini masyarakat merasa tidak puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga kekuatan dan kekuasaan kepemimpinan SBY dinilai akan menurun, dan juga berdampak pada pemberian suara ke kendaraan politik SBY yaitu Partai Demokrat.

"Jika melihat kekecewaan rakyat dan absennya negara dalam melindungi rakyatnya dalam peristiwa-peristiwa yang menyangkut keamanan, saya menduga kekuatan SBY di 2014 jauh akan lebih kecil dari sekarang," ujar Taslim usai diskusi Imlek dan Kiprah Tionghoa Kini di Jakarta, Sabtu (21/1/2012).

Taslim memandang SBY sebagai pemimpin negara yang cenderung tidak tegas dalam bersikap menghadapi permasalah-permasalahan yang belakangan sering terjadi di tanah air apalagi yang menyangkut keamanan dan ketertiban. Ini yang membuat warga negara, termasuk etnis Tionghoa tidak memiliki jaminan keamanan untuk melakukan segala aktifitas di bidangnya masing-masing dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Tidak hanya soal ketidaktegasan SBY, lanjut Taslim, berbagai perkara korupsi yang melibatkan anggota partai Demokrat juga menjadi indikator menurunnya kepercayaan masyarakat untuk mendukung partai tersebut di pemilu mendatang.

"Suara Demokrat juga akan sangat bergantung pada perkara yang sekarang terjadi. Kasus Nazaruddin, demokrat pasti turun, kalau kasus ini berkembang, akan sangat berpengaruh," jelasnya.

Taslim mengatakan, Etnis Tionghoa, sama seperti etnis lainnya menginginkan figur pemimpin masa depan yang mampu memberi jaminan keamanan bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali. Pemimpin yang memandang semua rakyatnya sama derajat dan haknya untuk berkarya di bidangnya masing-masing.

"Pemimpin yang bisa membedakan mana kepentingan kelompok, pribadi dan negara, pemimpin sekarang justru memanfaatkan jabatan kenegaraannya untuk mengabdi pada partai, kelompok dan pribadi," tegasnya.

Dia mengatakan namun sayangnya, nama-nama yang muncul untuk dicalonkan sebagai presiden mendatang, belum memenuhi kriteria yang diinginkan tersebut. "Kita kan orang Tionghoa sudah jadi bagian warga negara Indonesia, jadi kita minta pemimpinan tinggal laksanakan saja UUD 45 ciptakan keamanan dan ketentraman serta ketertiban," ucapnya. []

(inilah.com)