Banda Aceh- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman mengatakan bahwa dalam membuat sebuah keputusan hukum, pemerintah juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Pernyataan Irman ini dilontarkan berkaitan dengan tolak-tarik kisruh Pemilukada Aceh yang berpotensi akan diundurkan.

“Bukan mengabaikan keputusan hukum, tapi kearifan lokal itu nurani dari sebuah keputusan,” ujar Irman Gusman pada The Globe Journal, Selasa (10/1) usai acara silaturahim dengan Ikatan Keluarga Minang (IKAMI).

Selain mengungkapkan rasa prihatinnya, Irman juga mengharapkan agar pemerintah pusat dapat lebih sensitif lagi dalam melihat kondisi Aceh saat ini. Selain itu, dia juga ikut mendorong adanya sebuah semangat untuk menjalankan proses rekonsiliasi bersama dalam menyelesaikan persoalan politik di Aceh.

“Jangan kita terpaku dengan aturan-aturan yang prosedural. Hukum yang penting itu bukan hanya prosedural tapi substansinya, bagaimana masyarakat nyaman dengan sebuah keputusan. Itu yang penting,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi keamanan yang sedang terjadi di Aceh beberapa hari kebelakang. “Memang kita tau kejadian ini memang tidak langsung, dikarenakan ada faktor kondisi politik daerah. Tapi bagaimanapun menurut saya, harus kita bersama-sama rakyat aceh harus menjaga iklim yang kondusif. Apapun yang dilakukan dalam rangka supaya proses kegiatan politik itu tidak mencedrai  kembali rasa keamanan rakyat. Itu yang pokok,” paparnya.

Irman juga mengharapkan agar kisruh penembakan yang tengah terjadi di Aceh tidak terulang lagi di kemudian hari. Selain itu dia juga mengharapkan agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi yang baik untuk membuat kondisi iklim politik daerah lebih kondusif. “Aceh modal besar untuk Indonesia, Aceh wajah dari republik, jadi kita bisa bersama-sama bisa menjaganya,” sebutnya. [Yul]