Banda Aceh —  Dalam beberapa waktu belakangan ini, isu penolakan terhadap rencana pembangunan Mall dan Hotel Best Western di depan Masjid Raya Baiturrahman mendapat penolakan yang besar dari berbagai komponen masyarakat Aceh.Kalangan ulama, akademisi, mahasiswa, Organisasi Politik, dan komponen masyarakat sipil lainnya menentang penerbitan IMB Best Western.

 

 

 

 

Penolakan ini didasarkan pada berbagai kondisi riel dan rasional yang ada di sekitar kawasan Masjid Raya Baiturrahman, bahwa dari semua aspek, baik daya dukung lingkungan sekitar Masjid Raya Baiturrahman, tata ruang kota Banda Aceh, sosial budaya, dan aspek arsitektur kota terkait rencana pembangunan mall dan hotel di sekitar Masjid Raya Baiturrahman memang sangat tidak tepat.

Juru Bicara Koalisi Peduli Masjid Raya Baiturrahman (KPMRB), Adli Abdullah menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil dalam menolak pembangunan mall dan hotel di sekitar Masjid Raya Baiturrahman bukanlah gerakan politik terkait Pemilukada Aceh.

“Ini murni gerakan moral masyarakat sipil Aceh terhadap kebijakan publik yang tidak partisipatif dan dinilai tertutup,” pungkas juru bicara KPMRB yang lain Teuku Muhammad Zulfikar, kepada The Globe Journal, Minggu (15/1) malam tadi.

KPMRB mendukung sikap Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin yang tidak mengeluarkan izin (IMB) terhadap pembangunan Mall dan Hotel Best Western di sekitar Masjid Raya Baiturrahman.

Seyogyanya Pimpinan DPRK dan Walikota Banda Aceh juga segera mencabut persetujuan prinsip dan rekomendasi terhadap pembangunan mall dan hotel Best Western di sekitar Masjid Raya Baiturrahman.

Teuku Muhammad Zulfikar menegaskan penolakan rencana pembangunan mall dan hotel di sekitar Masjid Raya Baiturrahman oleh berbagai komponen masyarakat murni merupakan gerakan moral dan tidak ada kaitannya dengan proses politik Pilkada yang sedang berlangsung di Aceh.

 

[001]