Aceh Timur - Kebijakan Pemkab Aceh Timur mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Pengesahan APBK 2012 dinilai tidak tepat. Kecuali Panggar DPRK dan Tim anggaran Pemkab Aceh Timur mengalami jalan buntu dalam melakukan pembahasan anggaran. Ketua LSM Gerakan masyarakat Partisipatif (GeMPAR) ACEH, Auzir Fahlevi SH, mengatakan hal tersebut kepada The Globe Journal, Kamis (12/1) melalui siaran persnya.

"Menurut kami, kebijakan mengeluarkan Perbup lebih didasari pada upaya politisasi anggaran yang lebih dominan untuk kepentingan politik Bupati Aceh timur Muslim Hasballah, selaku Incumbent dalam Pilkada mendatang,"ujar Auzir.

Menurutnya, seharusnya Tim anggaran Pemkab Aceh Timur dan Banggar DPRK tetap komit melakukan pembahasan berdasarkan aturan yang sudah ada.

Mekanisme pengesahan anggaran itu tetap masuk dalam tugas dan wewenang legislatif yaitu DPRK Aceh Timur. Perbup merupakan bentuk pencaplokan wewenang lembaga legislatif dan lebih bertendensi politis terkait kepentingan Pilkada calon incumbent ketimbang menghindari penalti anggaran 5 persen jika APBK tidak disahkan tepat waktu.

Produk APBK Aceh timur merupakan produk kolektif antara eksekutif dan Legislatif, jadi tidak boleh ada tindakan sepihak untuk mengutak-atik ABPK sesuka hati.

"Karena itu, kami mendesak Tim anggaran Pemkab Aceh Timur dan Banggar DPRK untuk duduk kembali melakukan pembahasan anggaran,"kata Auzir tegas. [rel].

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25