Banda Aceh - Menanggapi isu penundaan Pemilukada Aceh, Ketua Dewan pengurus Daerah Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin menginginkan tahapan Pemilukada Aceh tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Meskipun nantinya KPU melalui putusan MK membuka kembali jadwal pendaftaran Pemilukada, dia berharap jadwal pemilihan tak digeser lagi.

"Sampai saat ini kita masih tidak mempermasalahkan. Kita sepakat apapun keputusan MK, tapi jangan digeserkan hari pemungutan suara," ungkap Mawardy di Hermes Palace, Senin (16/1) pada pertemuan dengan seluruh kandidat Pemilukada se-Aceh.

Alasan Mawardi tidak menginginkan digersernya hari pemungutan suara, karena banyak pihak yang akan rugi, baik itu pemerintah maupun pihak personal. Pergeseran itu juga akan berubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan dirinya juga tidak menginginkan ada aksi demonstrasi untuk hal seperti ini.

Pada kesempatan itu Mawardi juga merasa keberatan jika presiden harus mengeluarkan Perpu, karena untuk mengeluarkan Perpu itu harus melalui rapat paripurna. "Kita keberatan kalau presiden mengeluarkan Perpu. karena harus paripurna lagi, kita berfikir kepentingan semua," tukas calon incumben itu.

Sementara salah satu kandidat walikota Sabang, M. Munir Aziz mengatakan, jika nantinya Pemilukada ditunda, pihaknya akan menggugat KIP untuk mendapatkan ganti rugi finansial yang telah di keluarkan selama ini. "Kami juga akan menggugat," kata Munir. 

Hingga berita ini diturunkan, para kandidat kepala daerah ini masih melakukan diskusi. Sebagai motor politik pemegang kebijakan pemerintah, para calon kepala daerah meminta partai Demokrat Aceh membangun lobi politik dengan Jakarta agar pelaksanaan Pemilukada tidak ditunda. []