Lhokseumawe - Rencana Pemkab Aceh Utara melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengajukan pengadaan mobil untuk bupati dalam rancangan APBK tahun 2012 tidak dapat ditolerir. Pengadaan 32 unit kendaraan dinas bagi Pemkab Aceh utara telah menciderai rasa keadilan masyarakat ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melarat.

Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) Darmadi kepada The Globe Journal Senin (9/1) mengatakan pihaknya mengecam pengadaan mobil tersebut.

"Jika saja DPRK mengesahkan pengadaan mobil dinas baru dalam APBK tahun ini, kami itu tak mendasar dan realistis, apalagi mencapai 32 unit. Kalau dengan alasan peningkatan kualitas kinerja, dari dulu juga tidak ada perubahan secara signifikan terhadap pembangunan Aceh Utara,"kata Darmadi.

Sekitar 32 unit mobil dengan harga mencapai 8,3 Milyar  itu akan diperuntukkan kepada bupati, DPRK, dan Camat. Padahal bupati sudah memiliki dua kendaraan dinas yang mewah dan masih layak pakai, apalagi beliau hanya pejabat sementara bupati Aceh Utara. Disamping itu juga pengadaan mobil jugua untuk wakil bupati hingga isteri bupati.

"Baru saja Pemkab pinjam uang di bank 20 miliar, lalu sudah ingin beli mobil apalagi ditengah kondisi Aceh Utara masih dalam terpuruk, ini ide gila,"kecam Darmadi.

Menurutnya harusnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat banyak yang hidup miskin di pedalaman Aceh Utara, bukan malah memikirkan mobil baru. Berapa banyak jembatan yang rusak, banyak kecamatan yang tidak memiliki akses bus sekolah bagi pelajar di Aceh Utara. Harusnya dana itu bisa digunakan untuk pengadaan bus sekolah dan memperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan dan desa.

"Kita mendesak dan mengultimatum DPRK Aceh Utara untuk menolak seluruh pengadaan mobil dinas dalam APBK 2012. Dewan harus tolak itu, karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau tidak ditolak, maka dewan telah berkhianat terhadap amanah masyarakat Aceh Utara,"ujarnya lagi.

Tidak ada manfaatnya jika saat ini pemerintah beli mobil, karena pembangunan ekonomi dan infrastruktur di pedalaman lebih prioritas. Pemerintah jangan permainkan masyarakat kecil, ingat jabatan itu adalah amanah rakyat.

Kita pertegas bahwa dewan harus tolak pengadaan seluruh mobil dinas yang diusulkan dalam APBK 2012, Jika tidak kita akan duduki DPRK Aceh Utara. Apalagi hingga saat ini pemkab belum mampu mengembalikan kas daerah 220 M, sesuai janji Pejabat bupati setelah pelantikan.[rel]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25