Banda Aceh — Putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) sedikit tidak sudah menurunkan eskalasi politik jelang Pemilukada di Aceh. Namun bukan pula berarti bara konflik redamlah sudah. Ada banyak pihak yang mengkhawatirkan hal itu muncul kembali. Kenapa demikian?

Dengar saja pendapat yang dilontarkan Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada kepada The Globe Journal, Senin (23/1). Menurut pria yang memiliki tinggi semampai ini, seharusnya DPRA menyelesaikan dulu payung hukum (qanun) Pemilukada. Bolehlah seterusnya, rangkaian tahapan pesta demokrasi tersebut dilanjutkan.

Sayangnya hingga saat ini publik buta dengan gerakan legislasi DPRA soal qanun ini. Muncul dugaan adanya dominasi politik tertentu yang haus akan kekuasaan. Hal ini tentu menjadi masalah. Terbuka kemungkinan, pemilik hegemoni kebijakan akan melakukan berbagai hal untuk menjegal pelaksanaan Pemilukada yang demokratis.

“Dengan diamnya DPRA menunjukkan kekuatan politik lebih mendominasi atas sebuah kekuasaan dan kepentingan daripada aturan hukum yang harus ditegakan,” katanya.

“Artinya, status legal atau tidaknya Pemilukada masih menggantung,” jelasnya lagi.

Potensi konflik yang diprediksi oleh Aryos sudah diambang mata. Kubu para calon kepala daerah yang sebelumnya diresmikan oleh KIP Aceh berontak dengan hadirnya putusan sela MK. Kabar mereka sedang membangun bargaining politik dengan Jakarta menguat. Mereka juga ingin menggugat MK, layaknya PA yang lebih dahulu mampu menggugat lembaga tersebut sehingga dibuka kembali pendaftaran kepala daerah itu.

“Jelas kalau tidak diselesaikan maka akan menuai polemik ke depannya walaupun Pemilukada sudah berjalan. saat ini saja ada kubu yang ingin memprotes keputusan MK terbaru,” pungkas pria yang juga peneliti ini.

Semua orang pasti tahu, tambah Aryos. Persoalan Pemilukada Aceh bukan hanya persoalan qanun yang belum jelas, namun juga beberapa masalah lain yang berpotensi menyulut kisruh di kemudian hari. Sementara itu faktanya, MK sama sekali tidak menyentuh persoalan hukum terkait payung untuk Pilkada Aceh.

“Tidak ada yang perlu dipersalahkan dalam konflik regulasi jelang Pemilukada ini. Bahkan PA juga tak bisa disalahkan. Itu karena kondisi yang memaksakan hal demikian terjadi,” tandasnya.

Yang perlu dilakukan, semua pihak harus intropeksi diri. Siapapun yang mengikuti perkembangan konflik ini pasti tahu, potensi menggelindingnya bola api akan terbuka lebar. Ke depan, elit-elit yang tidak puas dengan hasil Pemilukada bisa melakukan apapun untuk menciptakan masalah.

“Bicara perebutan kekuasaan (pemilukada-red) bukan berbicara kedewasaan berpolitik, namun bagaiman melihat peluang untuk mencari keuntungan serta menjatuhkan lawan. Dan celah itu masih ternganga di depan mata,” tutup Aryos.

Di lain tempat, Fajar salah satu alumni Universitas Syiahkuala merasa prihatin dengan sikap elit politik Aceh dalam berpolitik. Nuansa profesionalitas sudah diketepikan. Mereka dinilai sadis menempatkan masyarakat sebagai korban ambisi politiknya. Maka tak heran, rangkaian pembunuhan brutal terjadi di Aceh.

“Menarik setelah putusan sela MK, Aceh sedikit dingin. Tapi, apakah Aceh benar-benar dingin,” tanyanya sambil melepas tawa.

Harus diakui sambung Fajar, kadang terbersit kekhawatiran berlebihan soal keberlanjutan damai Aceh. Potensi konflik horizontal makin terbuka lebar. Apalagi katanya, rekonsiliasi konflik pasca perjanjian damai Helsinki belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Kekecewaan demi kekecewaan masih menganga.

“Sayangnya kita seperti pura-pura tak tahu. Korbannya ya kita-kita ini sebagai pemuda. Kalau di negeri sendiri saja tidak nyaman kita tinggal, ya siap-siap dengan passport saja,” pungkas pria berkulit gelap ini sembari tertawa lebar.

Bisa jadi apa yang disampaikan Fajar, akunya hanya sebagai candaan saja. Namun bukan berarti tidak serius. Bagi Fajar, bila elit politik hanya mementingkan kepentingan golongannya saja, “Mungkin suatu saat saya benar-benar akan terbang. Meninggalkan Aceh. yang pasti untuk melanjutkan studi,” katanya.

“Tapi kalau negeri orang mampu menjamin kebebasan kita, yakinlah akan banyak anak-anak muda yang akan pergi meninggalkan Aceh,” tegasnya menutup perbincangan. [Yul]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25