Lhokseumawe- Kehadiran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Lhokseumawe
justru telah menjadikan pendidikan berkualitas menjadi eksklusif. Sebab disekolah-sekolah yang berlabeh "internasional" itu, pendidikan harus dibayar dengan uang, tentu saja hal tersebut telah mendiskreditkan rakyat kecil dalam posisi serba tak enak. Akhirnya sekolah kelas kampung menjadi pilihan bagi anak-anak kaum "pinggiran". Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum KEUMALA (Kesatuan Aksi Mahasiswa Lhokseumawe) Refki Bentara, Senin (27/6) sekitar pukul10.00 WIB kepada The Globe Journal.

Dalam konteks RSBI, Keumala menilai Pemerintah justru telah bertindak diskriminatif terhadap
rakyat kecil. Padahal konsep pendidikan itu sendiri punya semangat pembebasan dan pencerdasan tanpa memandang kelas sosial.Negara tidak dibenarkan memungut biaya dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi rakyatnya bila pungutan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat.

"Kehadiran RSBI khususnya di Kota Lhokseumawe telah menciptakan kelas pendidikan. Dengan secara nyata pemerintah menciptakan kasta ditengah-tengah rakyat dengan menciptakan berbagai
model sekolah berbiaya tinggi. Sehingga rakyat kecil tidak mampu mengaksesnya dan pilihan terakhir tetap pada sekolah-sekolah kampung yang kualitasnya masih patut disebut sangat minim baik secara kelengkapan alat PBM maupun kualitas tenaga ajar," sebut Refki Bentara. 

Refki menyebutkan, sebagai salah satu contoh adalah SMA Negeri 1 Lhokseumawe yang memungut SPP kepada siswa sebesar Rp.150.000 per bulan.Sedangkan biaya pembangunan siswa baru mencapai angka jutaan. Hal yang sama juga terjadi di SMP 1 Lhokseumawe, disekolah tersebut biaya SPP perbulan Rp. 100.000. Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe Keumala meminta agar memperhatikan kondisi ini. Agar pelayanan pendidikan yang "sesuai isi kantong" tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

"Pungutan yang tinggi seperti uang pembangunan yang mencapai jutaan dan SPP yang perbulan RP.
150.000 untuk SMA 1 Lhokseumawe dan SMP 1 Lhokseumawe RP. 100.000 merupakan bentuk pengistimewaan pendidikan bagi kalangan elit dan berduit. Sedangkan dengan dana yang sangat terbatas, tentu saja rakyat kecil tidak bisa memperoleh pendidikan di RSBI," kata Refki.

Untuk itu, keumala mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meninjau kembali kebijakan
tentang keberadaan sekolah bertaraf internasional yang ada diwilayah administrasi Kota Lhokseumawe. Kemudian, kepada Dinas pendidikan untuk mengkaji ulang kebijakan melahirkan
mutu pendidikan yang berkualitas namun akhirnya menciptakan kasta ditengah-tengah masyarakat.[003]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25