Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai tidak pro pada pendidikan tinggi. Bahkan salah seorang pembesar di kabupaten penghasil keripik pisang ini pernah bersuara miring saat Universitas Almuslim menerima mahasiswa baru dalam jumlah ribuan. Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor Universitas Almuslim Bireuen, Drs Amiruddin Idris, SE. Msi.

Saat ditemui oleh The Globe Journal diruang kerjanya di kampus induk Matangglumpangdua, Jumat (3/2), Amiruddin mengatakan salah seorang petinggi kabupaten pada satu kesempatan mengatakan mau dibawa kemana mahasiswa yang diterima mencapai ribuan setiap tahun.

Tentu saja sikap tidak bersahabat dari oknum pejabat itu sangat paradok dengan keinginan Kemendikbud melalui Dirjen perguruan Tinggi (DIKTI) yang menginginkan agar setiap universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia menerima mahasiswa dalam jumlah yang banyak. Menurut mantan wakil bupati itu, dia menjadi tidak habis pikir dengan sikap sang pembesar.

“Pemerintah Kabupaten pernah mengatakan mau dibawa kemana sarjana nantinya, bila setiap tahun Unimus menerima mahasiswa dalam jumlah banyak? Padahal di sisi yang lain Kementerian Pendidikan melalui DIKTI mengamanahkan agar jumlah penerimaan mahasiswa lebih diperbanyak,” sebut Amiruddin.

Selain komentar miring tersebut, bukti lain Pemkab tidak peduli pada pendidikan tinggi adalah dengan tidak diberikan lagi beasiswa untuk anak kurang mampu dan anak yatim. Padahal yang kuliah di Unimus rata-rata dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Kondisi demikian sudah terjadi sejak Bupati Nurdin mulai bertahta. Tidak hanya itu, sebanyak 30 orang mahasiswa titipan Bupati biaya kuliahnya sering macet daripada lancar.

Pemerintah pusat telah membuat Undang-undang yang mengamanahkan APBN, APBD dan APBK agar mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. namun untuk konteks Bireuen, Amiruddin tidak melihat itu.

Pihak Unimus sendiri sudah jenuh melakukan lobby dengan Pemerintah Bireuen. namun sampai sekarang, tidak membuahkan hasil.

Rektor Unimus juga mengatakan seharusnya Pemkab Bireuen tidak boleh alergi dengan kehadiran mahasiswa yang banyak. Sebab mahasiswa merupakan aset bangsa. Tugas para pemimpin adalah membina dan mengarahkan mereka agar kelak mampu berhasil dan mandiri. Kerja-kerja tersebut telah dilakukan oleh Unimus jauh-jauh hari.

Mahasiswa perlu dibina, agar kedepan mereka mampu mentrasnformasikan diri menjadi trigger yang mampu membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita tidak perlu alergi dengan banyaknya jumlah mahasiswa. Sebab keberadaan mereka merupakan aset yang sangat berharga. Merekalah kelak yang akan menjadi mitra bagi pemerintah dalam upaya memajukan daerah,” terang magister ekonomi itu.

Saat disinggung tentang kualitas guru yang ada di Bireuen, pak Amir (begitu dia akrab disapa) mengatakan bahwa masih banyak kekurangan. Masih banyak yang gagap teknologi, tidak bisa membuat program pengajaran, tak menguasai bahan ajar, kualifikasi gelar belum mumpuni dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengharuskan seorang guru itu bertitel sarjana strata 1 dan Dosen minimal S-2. Untuk itu, pemerintah juga telah merancang program pendidikan profesi Guru (PPG). Ini bertujuan untuk mendidik calon sarjana pendidikan agar menguasai ilmu keguruan sebelum terjun kesekolah.

Menurutnya, jalur PPG inilah yang diharapkan sebagai media untuk meningkatkan kualitas Cek Gu ke depan. Di Aceh sendiri, Pemerintah telah mempercayakan Universitas Almuslim dan Unsyiah sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan PPG untuk Aceh. untuk tahap ini, PPG baru mendidik tenaga-tenaga guru yang telah mengajar disekolah.

Untuk meningkatkan kualitas guru di Bireuen, Amiruddin mengatakan bila pihaknya akan memaksimalkan media PPG sebagai tempat untuk meng-Up grade kualitas pahlawan tanpa tanda jasa.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25