Banda Aceh - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Drs Ramli Rasyid, memberi apresiasi yang sangat besar terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersedia melakukan investigasi terhadap kelulusan Ujian Nasional (UN) seratus persen dan ketidak lulusan. Hal itu menurutnya sudah tidak masuk akal.

“Kita curiga dan kecewa terhadap banyak sekolah menengah umum yang tidak lulus seratus persen dan yang lulus seratus persen. Sehingga membuat kita timbul tanda tanya ada apa sebenarnya dibalik semua itu,” kata Ketua PGRI Aceh, Ramli, kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (24/5).

Ramli juga berharap kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mempublikasikan hasil yang telah di dapatkan dalam investigasi. Menurunya siapa yang bersalah harus di tindak. Kemudian yang tidak boleh terjadi adalah siswa yang dikorbankan seperti yang terjadi di Simeulu, dimana ada sebuah sekolah muridnya tidak lulus UN 100%. Yang harus bertanggung jawab disini adalah Dinas Pendidikan Simeulu.

“Pagi itu ada saya lihat di Metro TV, ada tiga daerah yang belum menyerahkan nilai sekolah ke Badan Standar Pendidikan (BSP) salah satunya termasuk Aceh. Apabila memang yang belum kirim itu Simeulu, maka yang kita salahkan berarti Dinas Pendidikannya, karena Dinas Pendidikan tidak boleh mengirim hasil ujian sekolah ke Departemen Pendidikan jika tidak seluruh sekolah, maka akan jadi persoalan,”kata Ramli.

Tangapannya terhadap nilai ujian ada yang baik dan ada yang buruk itu wajar–wajar saja karena kalau pun baik semua berarti tidak harus dilaksanakan UN kata Ramli. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa, keberhasilan seorang anak didik ditentukan oleh institusi pendidikannya bukan oleh UN.

Menurut Ramli kalaupun UN dipertentangkan itu hal yang wajar. Kalaupun pemerintah mau melanjutkan UN tahun depan, maka perlu diperbaiki semua sistim yang ada. Dan juga perlu pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang nilai UN-nya rendah, pasalnya disamping UN sebagai standar kelulusan adalah untuk pemetaan pendidikan, supaya di ketahui dimana posisi satu kebupaten dan provinsi.

“Saya dapatkan informasi bahwa tahun 2012 pemerintah akan memberi pendampingan terhadap sekolah yang nilainya anjlok. Untuk sekolah itu akan diberikan perhatian lebih dengan melengkapi sarana yang memadai,” jelas Ramli.

Ramli juga menilai hal yang wajar jika seperti sekolah Fajar Harapan mendapat nilai yang baik disebabkan dana yang melimpah ruah kesana, tetapi yang menjadi sangat luar biasa apabila ada sekolah pedalaman yang mendapat nilai yang baik.