Aceh mengulangi masa penundaan pada Pilkada 2006. Yang membedakannya hanya konteks keadaan dan aktor yang terlibat pada saat itu. Masa itu kembali akan terulang pada Pilkada 2012. Penundaan akan terjadi, bilamana menilai pelaksanaan pilkada pada 16 Febuari 2012 dengan kegiatan yang sepenuhnya belum terlaksana, bahkan komisioner Komisi Independent Pemilihan Aceh meminta mengunduran hingga 9 April 2012. Walaupun belum disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan putusan Makamah Konstitusi yang membuka ruang bagi kandidat yang belum mendaftar sebagai peserta pilkada.

Penundaan Pemilukada 2012 mengharuskan Aceh mencari sosok Aceh 1 sementara. Adalah muncul berbagai masukan gubernur transisi Provinsi Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan tiga orang nama di antaranya; Prof. Dr. Bakhtiar Aly, yang merupakan asal Bireuen, Aceh dan pernah menjadi penasehat Polri. Saat ini menjabar sebagai pengajar dan guru besar di Universitas Indonesia. Usulan kedua, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Prof. Dr Djohermansyah Johan. Terakhir usulan ketiga yakni mantan Pj. Gubernur Kalimantan Timur dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Utara yaitu Ir. Tarmidzi Karim M.Sc. Putra Lhoksukon ini kini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Depdagri. Namun terdengar santer nama Sekertaris Daerah Provinsi Aceh T Setia Budi digadang-gadang pengganti Irwandi Yusuf. 

Menariknya bagi saya bagaimana relasi dengan para kandidat dan siapa berpeluang besar menjadi gubernur transisi. Saya memulai dengan Baktiar Aly, beliau tidak begitu kuat memiliki relasi dengan elit politik di Aceh. Karena salah satu syarat yang non administrasi adalah harus memiliki hubungan komunikasi yang baik kepada seluruh elit politik di Aceh. Disisi lain sangat jarang komentar-komentar beliau merespon persoalan perpolitikan di Aceh. Jadi sangat kecil peluang Baktiar Aly. 

Berikutnya Prof. Dr Djohermansyah Johan. Dirinya sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) telah berhasil mengambil hati elit politik di Aceh dan bagus dalam komunikasi politiknya. Hal yang perlu dicatat Djohermansyah Johan sangat intensif mengupayakan penyelesaikan persoalan konflik elit politik Aceh dalam ranah pilkada. Akan tetapi dirinya diindikasikan memiliki fair dengan Partai Aceh. Terbukti membangun kesepakatan dengan Partai Aceh tanpa sepengetahuan publik, baru setelah media mempublikasi terbuka relasi Dirjen Otda dengan Partai Aceh. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh menilai ada hubungan mesra yang terjalin di sadari atau tanpa disadari. Karena hubungan mesra itulah besar sekali peluang Djohermansyah terpilih sebagai Pjs Gubernur Aceh. 

Kandidat Pjs gubernur berikutnya yakni Tarmizi Karim. Namanya pernah dijagokan dan digaung-gaungkan maju kegelanggang pilkada. Namun surut dan tanpa tindakan kongkrit. Tetapi namanya diusulkan menjadi Pjs Gubernur Aceh. Dari segi pengalaman menjalankan roda kepemerintahan sangat bagus dan tidak jauh berbeda dengan Djohermansyah. Point lebihnya Tarmizi Karim pernah menjabat Pj Gubernur Kalimatan Timur. Dari segi relasi dengan elit politik di Aceh bisa dikatakan sedikit netral. Kalau kemampuan komunikasi sudah teruji bisa diterima elit politik. Muncul tanda tanya bagaimana peluangnya? Bagi pribadi saya menilai peluang besar, dikarenakan dirinya memiliki kedekatan dengan SBY. Jika kondisinya demikian aliansinya mengarah kepada Demokrat. Kalau benar itu pihak yang sangat diuntungkan adalah Muhammad Nazar karena di usung oleh Demokrat. Walaupun dirinya tidak masuk dalam stukrtur internal demokrat. Bisa jadi pendukung eksternal. Kalau tidak dekat mana mungkin dipercaya menjadi Pj gubernur Kalimatan Timur. Selanjutnya sosok mantan alumni Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala ini memahami situasional politik Aceh. Walaupun elit politik Aceh menganggapnya sebagai saingan politik. 

Kandidat terakhir adalah T Setia Budi. Dirinya sudah jelas berada dalam lingkungan internal Pemerintah Aceh.  Otomatis sudah sangat dekat dengan Irwandi Yusuf (incumbent). Kalau ada usulan Sekda Provinsi Aceh sebagai Pjs Gubernur Aceh dihembuskan oleh kalangan masyarakat sipil di Aceh yang pro kepada incumbent. Sebagaian besar elit yang berseberangan dengan incumbent mencium aroman konsensus dengan Setia Budi. Tidak mengherankan ada celotehan mengatakan kalau pejabat pemerintahan berpotensi sangat besar bermain politik dengan memberikan dukungan kepada kandidat. Apalagi incumbent dianggap kandidat kuat maka potensi ini semakin terbuka lebar. Bahkan ada kabar yang mengatakan T. Setia Budi di dukungan oleh elit Jakarta berbaju militer dan lingkaran tim incumbent. Oleh karena itu sangat besar peluang T Setia Budi menjadi kandidat Pjs Gubernur Aceh. 

Kalau ditanyakan siapa kandidat berpeluang paling besar. Saya menjawab hanya ada dua kemungkinan yakni Djohermansyah Johan dan T Setia Budi. Sekarang tergantung kekuatan lobi dari elit politik   Aceh yang ingin meng-gol-kan keduanya. Tentunya kekuatan lobi tidak terlepas konsensus yang ditawarkan hingga mencapai kesepakatan politik atau kesepakatan ekonomi. Belum berhenti di situ saja ada pihak kuda hitam yang siap menggugurkan keingian dari kedua kubu yaitu Tarmizi Karim. Kunci kemenangan sangat dipengaruhi hubungan dan masuk dalam lingkaran SBY. Tarmizi Karim sudah masuk dan lingkaran kedekatan tersebut. Tidak menutup kemungkinan dirinya akan dipilih menjadi Pjs Gubernur Aceh. 

Bagi masyarakat Aceh siapa pun Pjs Gubernur Aceh harus mampu membawa keberhasilan jalannya pilkada Aceh hingga terpilih gubernur baru. Saya juga meminta agar Pjs Gubernur Aceh jangan mendukung terhadap salah satu kandidat. Lakukan mandat sesuai tupoksinya serta amanah jabatan akan dipertanggung jawabkan. []

*Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana FISIP UGM dan warga Kota Banda Aceh