Jakarta - Pemerintah dan LSM seperti Walhi secara tidak langsung saling tuduh. Menurut pemerintah, LSM adalah kepanjangan tangan asing. Sementara LSM meragukan nasionalisme pemerintah. Mana yang benar?

Di kantor Walhi pusat di Jakarta, Mukri Friatna, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Walhi Nasional menjelaskan tiga tugas penting organisasi lingkungan hidup WALHI.

Yang pertama melakukan advokasi. Yang kedua merekatkan organ-organ Walhi yang jumlahnya empat ratusan. Dan ketiga Walhi dituntut untuk membuat manajemen yang baik, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Fokus pengurus Walhi periode 2008-2012, tambahnya, adalah masalah perkebunan dan kehutanan, energi dan pertambangan, perubahan iklim, isu pesisir dan kelautan, soal perkotaan, air dan pangan. Meski keenam aspek itu sama pentingnya, tapi menurut Mukri ada dua yang menjadi prioritas."Yang pertama adalah masalah perkebunan besar dan kedua adalah energi dan pertambangan, " katanya.

Manfaat kelapa sawit
Terkait dengan perkebunan besar, Walhi, yang merupakan mitra Friends of the Earth International, mempertanyakan manfaat perkebunan kelapa sawit bagi rakyat. "Kalau begitu artinya kita pro pasar tidak pro publik atau domestik. Jika demikian, gunanya untuk apa?"Bukan hanya tidak mencukupi kebutuhan domestik dalam negeri di Indonesia, perusahaan-perusahaan itu malah menjadi pelayan negara-negara lain. Di samping itu, menurut Mukri, konvensi lahan seluas 9,1 juta hektar menyebabkan makin berkurangnya kawasan hutan alam. "Karena hanya kawasan hutanlah yang bisa dialihfungsikan menjadi perkebunan," katanya.

Deforestasi
Berbicara soal deforestasi, perusahaan pulp dan kertas seperti APP, menurut Walhi, masih tak henti-hentinya menebangi hutan alam, terutama di Sumatra. "Tingkat deforestasi di Riau per tahun mencapai 1,1 juta hektar. Artinya masih sangat tinggi," simpulnya.Mukri mengakui adanya penurunan. Namun menurut dia, penurunan itu masih tidak selaras dengan komitmen presiden yang disampaikannya ke dunia internasional. Makanya sama dengan LSM lingkungan lainnya, Walhi juga mengimbau moratorium. Menurut Mukri, moratorium itu bukan berarti mau menghambat usaha industri di sektor kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan pemerintah menginventarisasi kawasan hutan.

"Mana yang hutan primer, mana hutan sekunder dan mana yang kira-kira potensial untuk dimanfaatkan. Jadi tidak dipukul rata," tandasnya.
 
Menghalalkan segala cara
Pemimpin tim advokasi Walhi ini menyadari, perusahaan perusak lingkungan seperti APP dan Sinarmas, sebagai lawan para pembela lingkungan, makin giat berkampanye menentang LSM -LSM lingkungan hidup.

"Mereka menghalalkan segala cara," tudingya.Sebgai contoh Mukri mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut misalnya mengerahkan kelompok agama seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendiskreditkan LSM lingkungan hidup.

Bagi Mukri, dengan mendukung APP para ulama Islam itu lupa bahwa Al Quran sebenarnya melarang manusia merusak lingkungan hidup. Berarti mereka melanggar ajaran kitab suci umat Islam itu, simpulnya. Untuk mengimbangi organisasi keagamaan seperti MUI, ada juga para ulama yang mendukung Walhi. Para pegiat lingkungan hidup berharap agar para ulama yang dikategorikan ulama tradisional ini benar-benar bersuara.

Dana Asing
Banyak pihak yang menuduh LSM seperti Walhi adalah antek luar negeri karena mereka mendapat dana asing. Mukri menyangkalnya. Ia menjelaskan, bahwa Walhi tidak mau didanai Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF atau badan-badan internasional lainnya. Karena lembaga-lembaga ini ikut menyebabkan kemunduran Indonesia.

Buktinya, tambah Mukri, lahirnya UU Migas dan Mirba (Mineral dan Batubara) adalah karena ulah badan-badan tersebut. UU itu, menurut Mukri, menguntungkan perusahaan asing dan membuat mineral Indonesia semakin terkuras.Tapi ironisnya LSM seperti Walhi sering juga dituduh menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing. Mereka malah dituduh tidak nasionalis.

Menanggapi tuduhan ini, Mukri bertanya-tanya apakah para penyelenggara negara sendiri tidak menjadi antek luar negeri. "Uang hutang Anda terima. Uang hibah Anda telan. Produk yang Anda hasilkan pun bukan untuk rakyat," katanya beretorika.

[MNA-http://www.rnw.nl]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25