Banda Aceh-Wakil Gubenur Aceh, Muhammad Nazar, meminta kepada pemerintah pusat melalui Ketua DPD RI untuk tidak mengabaikan perbatasan Indonesia. Menurut Wagub pemerintah pusat perlu membuat langkah-langkah penguatan rasa kemilikan Indonesia secara keseluruhan territorial dan tidak mengabaikan perbatasan.

“Secara keseluruhan Aceh misalnya, memang berbatasan dengan India, Thailand, dan Malasyia. Bahkan tidak terlalu jauh dari Timur Tengah, Afrika dan Eropa dengan kemajuan sistim transportasi modern sekarang,”ujar Muhammad Nazar saat kunjungan kerja Ketua DPD RI Irman di Aula gedung Serbaguna kantor Gubernur Aceh, Kamis, (2/11).

Dalam kunjungan kerja tersebut anggota DPD RI asal Aceh Farhan Hamid, Bahrum Manyak dan Mursyid yang didampingi beberapa pejabat sekretariat DPD RI serta kementerian terkait. Dalam pertemuan dan dialog yang dipimpin Wagub tersebut difokuskan pada topik perbatasan Aceh dan negara RI dengan negara-negara asing seperti India, Thailand dan Malasyia.

Selain itu, wagub minta dibuatnya penguatan strategi militer, khususnya kapasitas dan fasilitas angkatan udara serta laut secara proporsional sesuai kebutuhan penjagaan perbatasan.”Penguatan polisi air dan peningkatan jumlahnya yang layak. Perairan Aceh sangat luas. Hanya kawasan tengah tenggara yang tidak punya laut. Selainnya semua memiliki laut lepas. Tetapi jumlah anggota  polisi air tidak sampai 200 orang,” tukas Nazar.

Pada kesempatan yang sama Wagub juga minta penguatan nelayan di seluruh Aceh, termasuk peralatan penangkapan ikan dan teknologi informasi yang sangat bermanfaat bagi pemberian informasi illegal fishing oleh kapal-kapal asing. selain menyejahterakan mereka, APBN harus dimobilisasi lebih besar untuk nelayan di Aceh karena mereka dapat memberikan multi fungsi dan manfaat. Termasuk pelabuhan samudera di Lampulo yang awalnya didanai ADB harus segera diselesaikan pembangunannya supaya bermanfaat.

Usulan dan masukan Wagub itu mendapatkan respon hangat dari Ketua DPD RI Irman Gusman. Ia berjanji akan kembali menyampaikannya secara khusus kepada pemerintah. Usai pertemuan tersebut wagub dan rombongan ketua DPD RI meninjau sekretariat sementara DPD RI asal Aceh di komplek taman ratu Safiatuddin yang sedang direhab kecil.

Ketua dan anggota DPD RI itu meminta pemerintah Aceh dapat menyediakan lahan untuk pembangunan kantor permanen anggota DPD RI asal Aceh. “Dana bangunannya dapat diprogramkan dari APBN, tetapi tanahnya kita harapkan dari pemda Aceh," kata Irman kepada Wagub.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25