Banda Aceh — Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli melalui Wakilnya Asiah Uzia kepada The Globe Journal, Sabtu (10/9) siang tadi mengatakan sikapnya agar Pos TNI di lokasi tambang bijih besi milik PT. Pinang Sejati Utama (PT PSU) di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan dicabut. “Anggota TNI yang bertugas disitu juga sebaiknya dikembalikan ke barak."

Menurutnya TNI bukanlah tentara bayaran. Tapi bila PT. PSU tersebut membutuhkan pengamanan, maka dapat dikoordinasikan dengan kepolisian setempat. KontraS Aceh sangat menyesalkan keberadaan TNI di desa tersebut untuk menjaga area pertambangan milik PT. PSU.

KontraS Aceh mengecam tindakan TNI yang dengan semena-mena melepaskan tembakan terhadap M. Saleh kendatipun tidak sempat menimbulkan korban jiwa. Setiap orang berhak mengetahui apa yang terjadi terhadap keluarga dan warga desa lainnya termasuk siapa yang melakukan penganiayaan. TNI harusnya memberi informasi yang benar dan tidak melindungi anggotanya yang bersalah.

“Bahkan Danpos yang melepaskan tembakan harus evaluasi lagi status kemiliterannya dan kapasitasnya dalam penggunaan senjata api,” kata Asiah.

Terkait dengan upaya perdamaian yang akan dilakukan besok Minggu (11/9), KontraS Aceh sangat mendukung proses damai tetapi tidak dengan mengabaikan proses hukum. Proses hukum tetap harus dilanjutkan meski ada perdamaian.

"Penegakan hukum yang adil dan benar akan lebih efektif untuk memberikan efek jera daripada hanya sebatas mengucapkan kata damai,” terang Asiah Uzia lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Aceh Selatan, T. Asrul ketika dihubungi The Globe Journal terkait penempatan Pos TNI di lokasi tambang milik PT. PSU tersebut tidak berani bicara. “Kasus itu sudah damai karena sudah turun pihak kepolisian dan dari pihak TNI,” kata T. Asrul.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25