Banda Aceh — Insiden tidak diaktifkannya sirine tsunami saat terjadinya gempa berkekuatan 7,1 Skala Richter, yang dianggap berpotensi tsunami oleh BMKG Mata Ie di Aceh Besar masih menjadi tanda tanya sejumlah masyarakat. Di satu sisi, pusat kendali operasi penanggulangan bencana (Pusdalops) Aceh tidak jelas wujud kantor operasionalnya.

Sebelumnya, sekretariat operasional Pusdalops Aceh berada di komplek kantor gubernur Aceh. Ironisnya, keberadaan Pusdalops yang saat ini berada di bawah pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)  justru sama sekali tidak diketahui oleh beberapa pihak yang ditanyai The Globe Journal, Rabu (11/1).

“Kantornya disana. Tapi orang Pusdalopsnya sudah pulang istirahat,” ujar seorang satpam setempat.

Anehnya ketika ditanyai pada salah satu pegawai lainnya di kantor gubernur satu jam kemudian, jawaban yang diberikan justru berlawanan. “Kantor Pusdalops telah dipindahkan ke badan penanggulangan bencana Aceh,” pungkas pegawai itu datar.

Akan hal informasi terakhir yang menyebutkan kantor operasional Pusdalops sudah dipindahkan ke BPBA, jawaban itu juga tak ditemui. Seorang staf BPBA menyebutkan, ”alat-alat Pusdalops masih di kantor gubernur”.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan,  Manager Pusdalops Iskandar tidak bisa dihubungi melalui telpon selularnya. Nomor selular yang dihubungi berada dalam kondisi tidak aktif.

Di lain tempat sebelumnya, Kepala BPBA Asmadi Syam mengaku belum mengetahui alasan mengapa sirine tsunami tidak dibunyikan oleh penanggung jawab Pusdalops.  “Saya akan tanya dulu ke Pusdalops kenapa tidak dibunyikan,” pungkas Asmadi. [Yul/ac]