Banda Aceh — Penasehat Ketua Harian Bidang Pendanaan Iklim dan Perdagangan Karbon, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Indonesia, Ismid Hadad, Selasa (15/11) di Hermes Palace Hotel mengatakan Negara Indonesia punya komitmen kuat menurunkan emisi secara sukarela sebesar 26 persen. Terkait hal ini, ada 70 proyek besar yang akan dilakukan untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap penurunan emisi.  

Ia menjelaskan 70 program atau proyek itu terdiri dari lima sektor yaitu kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, sektor industri dan sektor limbah. Kelima sektor ini berada pada masing-masing kementerian terkait untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Jika negara maju seperti Amerika, Eropa mau membantu Indonesia untuk kegiatan ini maka hingga 2030 mendatang sebanyak 41 persen emisi gas rumah kaca akan berkurang. Ismid mengatakan komitmen negara maju melalui mekanisme yang dikenal dengan Protokol Kyoto yang akan berakhir pada 2012 mendatang. 

Tidak semua negara maju yang akan melakukan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. “Krisis Amerika hanya sebuah alasan saja, padahal Amerika tidak mau melakukan penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Ismid. Kendatipun tidak ada bantuan dari negara maju, maka negera berkembang seperti Indonesia sudah cukup kuat melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Gas Rumah Kaca ini ada 70 program yang dananya bersumber dari dukungan international 15 persen, dari APBD 26 persen dan sisanya bersumber dari APBN. Menurutnya, Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Maka sekiranya perlu adanya upaya yang nyata dalam menangani perubahan iklim di Indonesia. 

Dibeberapa daerah sudah terjadi naiknya permukaan air laut, berubahnya pola curah hujan dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim. Dampaknya sudah mengganggu sistem pola tanam dan musim panen padi. DNPI mempunyai tugas berkoordinasi dengan seluruh kementrian untuk kegiatan-kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca termasuk perdagangan karbon. Demikian Tim Asistensi Menteri Keuangan RI Bidang Perubahan Iklim, Ismid Hadad. [003]