Banda Aceh — Sejumlah masyarakat Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan mulai mengkhawatirkan ancaman merkuri yang timbul dari tambang rakyat di Desa Paya Ateuk dan Lhok Sialang.

Koordinator Lembaga Gunung Hutan Lestari Aceh Selatan, Sarbunis kepada The Globe Journal, Rabu (11/1) sore tadi mengatakan banyak masyarakat yang sudah melapor keresahan bahaya merkuri akibat tambang emas tradisional di Desa Payateuk dan Lhoksialang yang sudah mencemari Krueng Rasian.

Ia mengatakan sebelum tambang emas ada dikawasan itu, masyarakat yang sehari-hari mencari ikan di Krueng Rasian itu banyak mendapatkan hasil tangkapan berupa udang, kepiting dan lokan. Saat itu hasil tangkapan masyarakat bisa mencapai empat bambu.

Namun  dalam satu tahun terakhir ini, saat tambang emas rakyat sudah mulai marak dilakukan oleh masyarakat, hasil tangkapan udang, kepiting dan lokan di Krueng Rasian sudah mulai berkurang. “Jangan satu bambu, satu batok saja tidak ada lagi,” kata Sarbunis.

Menurutnya Krueng Rasian menyebar ke rawa baru menjadi batang sungai sampai ke hilirnya di Kuala Bau, Kecamatan Kluet Utara. “Kami belum mendapatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat setempat akibat pencemaran merkuri tersebut, tapi dari kekurangan mata pencaharian udang, kepiting dan lokan di sepanjang sungai itu sudah muali terlihat,” kata dia lagi.

Masih menurut Sarbunis, peredaran merkuri di Desa Paya Ateuk dan Lhok Sialan, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan sudah sangat meresahkan. Apalagi pernah ada statement dari Kepala Bapedal Aceh Selatan tentang bahaya merkuri di Aceh Selatan disalah satu media terbitan harian di Aceh.

Apalagi kata Sarbunis, ratusan mesin gelondong pengolah emas dan mesin blender sudah berdiri dan beroperasi di kawasan pasie raja. Awalnya tambang rakyat ini marak di gunung sebelah yaitu di Manggamat Aceh Selatan. "Jarak dari Gunung Paya Ateuk dengan Manggamat sangat dekat hanya setengah jam perjalanan," ungkap warga Batee Mirah Aceh Selatan ini.

“Pihaknya ingin pemerintah bisa mencari solusi terkait peredaran merkuri ini dan membuat kebijakan soal tambang rakyat,” tegas Sarbunis menutup pembicaraan.

[001]