Banda Aceh — Aliansi masyarakat sipil kedaulatan rakyat Aceh (Amskara) menuntut DPR Aceh membentuk panitia khusus (pansus) agraria. Keberadaan pansus itu tuntut Amskara penting untuk mendalami berbagai konflik agraria yang tidak muncul ke publik.

“DPRA harus segera membentuk pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam Aceh,” ujar koodinator aksi agraria Mudasir melalui orasinya di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (12/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar yang ikutm  melakukan orasi membenarkan pentingnya tuntutan Mudasir. Menurut Zulfikar, jumlah konflik agraria yang terjadi di Aceh sangat banyak. Bahkan bukan tak mungkin lebih besar dari apa yang terjadi di Mesuji dan Bima. Untuk itu penting DPRA membentuk pansus tersebut.

Masih menurutnya, munculnya konflik agraria tak lepas dari keberpihakan pelaksana pemerintah yang begitu besar kepada para investor baik di sektor tambang, maupun perkebunan. “Akibat dari keberpihakan pemerintah, muncullah banyak konflik yang berujung kematian, kriminalisasi, kemiskinan terhadap rakyat kecil seperti yang terjadi di Mesuji, Bima, Papua, dan lainnya,” ujar Zulfikar.

Untuk itu, selain menuntut adanya pansus, Amskara yang beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil ini juga mendesak penghentian segala bentuk perampasan tanah rakyat, TNI/Polri harus ditarik dari konflik agraria, membubarkan Perhutani, penegakan hak para petani, mendesak pengesahan RUU pengelolaan sumber daya alam, hingga pencabutan UU yang berujung pada potensi perampasan tanah warga. 

Sebagaimana diketahui, aksi agraria ini tidak hanya dilakukan di Aceh. Aksi ini juga digelar di seluruh provinsi di Indonesia menyikapi banyaknya kasus-kasus agraria. [Yul]