Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Lingkungan Hidup»Aktivis Lingkungan Aceh : Jangan Berikan Izin Pertambangan Seenaknya


Aktivis Lingkungan Aceh : Jangan Berikan Izin Pertambangan Seenaknya
Firman Hidayat | The Globe Journal
Jum`at, 27 Mei 2011 00:00 WIB

Banda Aceh — Dari 109 data perusahaan tambang yang ada di Aceh, hanya 19 perusahaan yang sudah mengantongi izin produksi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh, Said Ikhsan ketika melakukan audensi dengan kalangan aktifis lingkungan, Jum’at (27/5) di kantornya.  

Menurut Said Ikhsan data perusahaan itu bisa saja berubah, lantaran data tersebut sumbernya dari kabupaten. Izin-izin untuk perusahaan tambang itu ada di tangan bupati di masing-masing kabupaten. Wewenang provinsi sebenarnya hanya melakukan pengawasan  dan kontrol saja terhadap tambang yang sudah ada. “Aturan yang kita pakai di Aceh sebenarnya ada dua yaitu UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 12 tahun 2002. Aturan itu satu-satunya di Indonesia, karena di provinsi lain hanya menggunakan aturan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,"kata Said Ikhsan.

Lanjut Said Ikhsan, saat ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertambangan dan Energi mendesak pihak legislatif agar secepatnya membahas qanun pertambangan. Menurutnya qanun pertambangan Provinsi Aceh itu sudah masuk dalam daftar antri dari beberapa qanun yang akan dibahas oleh pihak DPRA.

Secara garis besar isi dari qanun itu nantinya adanya keterlibatan langsung pada unsur pemerintah yang paling bawah yaitu keuchik, tuha peut, dalam hal rekomendasi dan perizinan terhadap usaha-usaha tambang di Aceh. 

Sementara itu Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, Taf Haikal mengatakan dari 109 data perusahaan tambang tahun 2010 lalu ada sedikitnya 66 perusahaan yang menjalankan tambang di wilayah pantai Barat Selatan. Kemudian ada tiga perusahaan yang sudah mengantongi AMDAL-nya, yaitu di Aceh Jaya, Subulussalam dan Aceh Selatan.

“Perihal ini harus jelas dan harus lebih transparan,"pinta Haikal yang seyogyanya menuntut transparansi dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh untuk membuka data-data terkait perusahaan tambang di Aceh.

Menurut Haikal, terkait peruntukkan izin-izin bagi investasi pertambangan di Aceh jangan diberikan seenaknya. Pemerintah Aceh harus mengkaji lebih dalam lagi karena Provinsi Aceh juga termasuk daerah yang rawan terhadap bencana.  “Kita tidak ingin masalah seperti HPH di Aceh berubah menjadi masalah baru di sektor tambang untuk masa depan pembangunan di kawasan ujung pulau Sumatera ini,"tukas putra Bakongan Aceh Selatan itu. 

Pasalnya kalau HPH  menebang di atas permukaan bumi tapi kalau tambang itu bisa mengorek bumi dan sangat besar resiko terjadinya bencana.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Aceh, Rusliadi juga mengemukakan hal yang sama, terkait dengan izin atau investasi pertambangan di Aceh. Rusli mengharapkan agar Pemerintah Aceh bisa melihat dan menghitung kebutuhan domestik lokal di Aceh sebelum membuat kebijakan terkait berapa banyak potensi tambang yang akan di ekspor ke luar negeri.

“Buat apa banyak nilai untuk ekspor sementara nasib masyarakat Aceh masih miskin,"kata Rusliadi.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Said Ikhsan mengaku sangat membutuhkan masukan dari pegiat-pegiat lingkungan di Aceh tersebut. Perlu dibuat formula aturan yang baik namun yang lebih penting itu Sumber Daya Alam (SDA) tetap di jual dan masyarakatnya makmur.

Namun menurut data yang diperoleh The Globe Journal dari Dinas Pertambangan Energi Aceh terkait perkembangan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Aceh sampai dengan Mei 2011 ada 120 perusahaan tambang yang sudah memiliki IUP. Rinciannya adalah 102 IUP eksplorasi dan 18 IUP Operasi Produksi. Sedangkan izin yang memiliki rekomendasi Gubernur Aceh berjumlah 77 IUP. Kemudian 42 IUP bukan dari rekomendasi Gubernur Aceh. Selanjutnya hanya 1 IUP dari izin menteri yaitu PT. Dairi Prima Mineral, bahan galian Emas, luas 188 Ha, izin sampai 08-11-2011 di lokasi Kota Subulussalam.

Berikut Data-Data 18 perusahaan tambang yang sudah memiliki Izin Produksi :

1. PT. Lhoong Setia Mining - Bijih Besi - 500 Ha - Izin sampai 06-09-2027 - Aceh Besar
2. PT. Samana Citra Agung - Pasir Besi - 99 Ha - Izin sampai 08-11-2012 - Aceh Besar
3. PT. Samana Citra Agung - Pasir Besi - 120.60 Ha - Izin sampai 08-11-2012 - Aceh Besar
4. PT. Samana Citra Agung - Pasir Besi - 158.90 Ha - Izin sampai 15-01-2013 - Pidie
5. PT. Glee Rinder Pratama - Pasir Besi - 48.02 Ha - Izin sampai 10-02-2015 - Pidie
6. Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Jaya - Galena - 100 Ha, izin sampai 03-03-2011 - Aceh Timur
7. Koperasi Putra Putri Aceh - Emas - 195 Ha - Izin sampai 31-04-2029 - Aceh Barat
8. PT. Agrabudi Jasa Bersama - Batubara - 4.182 Ha, Izin sampai 12-03-2028 - Aceh Barat
9. PT. Mifa Bersaudara - Batubara - 3.134 Ha - Izin sampai 13-04-2015 - Aceh Barat
10.Koperasi Cempala Sakti - Emas - 42.22 Ha - Izin sampai 21-04-2015 - Nagan Raya
11.PT. Bara Energi Lestari - Batubara - 1.495 Ha - Izin sampai 19-11-2017 - Nagan Raya
12.PT. Bumi Babahrot - Bijih Besi - 550 Ha - Izin sampai 14-02-2022 - Abdya
13.PT. Juya Aceh Mining - Bijih Besi - 400 Ha - Izin sampai 03-04-2018 - Abdya
14.PT. Waja Niaga - Bijih Besi - 50 Ha - Izin sampai 12-06-2018 - ABdya
15.KSU Bersama Abdya Sejahtera - Bijih Besi - 99 Ha - Izin sampai 25-09-2019 - Abdya
16.PT. Multi Mineral Utama - Emas - 1.000 Ha - Izin sampai 06-09-2027 - Aceh Selatan
17.KUB Kebun Sejahtera - Emas - luas belum jelas - izin belum jelas - Aceh Selatan
18.KSU Tiega Manggis - Bijih Besi - 200 Ha - izin sampai 22-05-2019 - Aceh Selatan

Sumber data dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, 27 Mei 2011






    Twitter TGJ 3
    Redaksi:
    Informasi pemasangan iklan
    Hubungi:
    Telp. (0651) 741 4556
    Fax. (0651) 755 7304
    SMS. 0819 739 00 730


    Komentar Anda
    AYAM LEPAS

    Terpopuler

    Cities

    Seni dan Budaya

    Jalan-Jalan

    Berita Foto

    «
    »
    Close