Banda Aceh — Pengelolaan dana klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Yuliddin Away sebesar Rp9.210.393.482,24 dan 21 Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp2.142.370.100,00 tidak melalui mekanisme APBK tahun 2010. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2010 oleh BPK Perwakilan Aceh.

Penyerahan LHP atas laporan keuangan itu diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Selatan, Husen Yusuf dan disaksikan oleh Ketua DPRK Aceh Selatan serta pejabat terkait di Pemkab Aceh Selatan pada (30/6) lalu. BPK Perwakilan Aceh berpendapat bahwa sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.13 tentang aset tetap, maka Pemkab Aceh Selatan belum melakukan inventarisasi atas seluruh aset tetapnya.

Sehingga opini BPK RI Perwakilan Aceh ini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 sama halnya dengan tahun 2009 lalu yaitu “Wajar Dengan Pengecualian.” Gelar WDP untuk Pemkab Aceh Selatan itu terdapat beberapa masalah signifikan yang ditemukan BPK, meliputi, penyetoran sisa UP dan penyampaian SPJ oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tahun 2010 dinilai terlambat.

Kemudian penganggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp2.083.989.800,00 pada enam satuan kerja dianggap tidak tepat. Pengelolaan pajak daerah lemah dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25