Meulaboh - Pemerintah Provinsi Aceh akan menuntaskan pendataan ulang peserta jaminan kesehatan Aceh (JKA) sampai akhir 2011 guna menekan membengkaknya pengeluaran daerah membayar distributor obat-obatan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh Dr Fachrul Jamal di Meulaboh, Sabtu mengatakan, selama ini pemerintah menjalankan program tanpa melihat latar belakang pasien dan membuat terkendala saat pembayaran pada distributor.

"Pendataan ulang itu untuk mencari data yang defenitif peserta JKA, bertujuan menekan tingginya pengeluaran daerah, karena selama ini siapa saja gratis berobat, tapi ke depan tidak lagi," katanya usai pelantikan Ketua IDI Aceh Barat.

Fachrul yang juga salah satu anggota pemerkasa JKA di Provinsi Aceh itu menyatakan, selama ini data peserta JKA merujuk pada hasil sensus dengan perhitungan sekitar 4,6 juta jiwa tanpa melihat latar belakang perekonomian, sehingga program itu nyaris tumbang, karena krisis pendanaan.

Guna keberlanjutan program Pemerintah Aceh dalam menjamin kesehatan masyarakat di wilayahnya dalam hal pendataan telah dibebankan sepenuhnya pada PT Askes sebagai lading sektor.

Disebutkan, demi keberlanjutan, Pemerintah Aceh sudah berulang kali menginstruksikan dan mendesak PT Askes untuk segera menyelesaikan validasi data peserta JKA di Aceh, sehingga program ini tidak hanya sebatas kepemimpinan Irwandi Yusuf.

"Kita tidak tahu apa kendala PT Askes, namun pemerintah sudah berulang kali menginstruksikan agar secepatnya pendataan diselesaikan, karena ini menyangkut kebijakan pengeluaran daerah," tegasnya.

lebih lanjut dikatakan, program jaminan kesehatan yang digerakkan oleh Pemerintah Aceh selama ini terkesan amburadur, karena tidak bisa memilah mana warga yang berhak dan mana yang tidak.

Katanya, sebagai salah satu pemerkasa program tersebut, IDI mengharapkan seluruh masyarakat mendapat pelayanan gratis dan para medis yang berkerjapun tidak terhambat oleh pencairan dana.

Akan tetapi sebelum adanya data yang defenitif pemilahan peserta JKA pemerintah akan terus terkendala dalam hal pencairan dana, karena tidak semua lapisan masyarakat Aceh mendapatkan gratis berobat.

"Ya, tidak mungkinlah semua orang bisa gratis, program ini sebenarnya untuk menyejahterakan warga miskin dan dokterpun saat berkerja tidak timbul tanda tanya apakah ada uang pasien berobat," pungkasnya.

[antara]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25