Banda Aceh - Proses pembinaan perdamaian di Aceh perlu segera dicari cara penyelesaiannya, seperti proses reintegrasi bagi mantan kombatan ke dalam masyarakat masih belum tuntas pada semua tingkatan. Itu menjadi tantangan perdamaian Aceh. Demikian dikatakan oleh peneliti dari Aceh Peace Advisory Committee (APAC), Jeliteng Pribadi dalam Seminar Bersama Peringatan 5 Tahun Aceh Damai, Senin (16/8).

Jeliteng juga menyatakan tidak semua persoalan yang ada di Aceh maupun di pemerintahan pusat dapat secara langsung merusak proses perdamaian yang telah berjalan hampir lima tahun belakangan ini. Selain itu, kata Jeliteng, masih ada ketidakpuasan dalam pengelolaan dana reintegrasi oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). APAC berpendapat bahwa kondisi ini, apabila tidak ditangani dan diperbaiki, dapat menjadi benih-benih konflik baru dimasa mendatang.

Beberapa unsur penting MuU Helsinki belum dijalankan sepenuhnya misalnya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM. 
 
"Reformasi sektor keamanan juga masih perlu disempurnakan. Persoalan utama yang memerlukan penyelesaian adalah mengenai kejelasan dalam hal tataran kewenangan antara aparat penegak hukum pusat (Polri)) dan daerah (wilayatul hisbah). Jangan polisi juga ikut-ikutan razia busana," tukasnya.
 
Untuk menjaga perdamaian butuh penguatan kapasitas institusi tradisional sebagai pengelola penyelesaian perselisihan yang damai. Lemahnya kapasitas pencegahan dan resolusi konflik di Aceh merupakan tantangan bagi terlaksananya perdamaian.
 
Menurutnya, penghormatan terhadap HAM, khususnya HAM perempuan dan kebebasan berpendapat di Aceh masih terbatasi oleh sikap-sikap keagamaan yang menonjolkan sisi ritual dan formalitas ketimbang substansi.
 
"Tantangan tersulit perdamaian adalah upaya menghilangkan akar masalah yang membawa konflik pada awalnya. Dalam hal ini, diakui bahwa penyebab penting yang utama adalah rendahnya kemajuan pembangunan ekonomi di provinsi ini," papar Jeliteng.
 
Jeliteng berpendapat, kasus korupsi dan rendahnya penguatan kapasitas pemerintahan lokal menjadi penghambat langgengnya perdamaian.
 
Rekomendasi perdamaian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi perempuan belum sepenuhnya dipandang sebagai mitra dalam menjaga perdamaian dan pembangunan di Aceh. Oleh karena itu, masih kurangnya masukan independen bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dari masyarakat sipil.
 
"Kita harus mencegah adanya pemicu-pemicu konflik tersebut. Konflik jangan sampai terulang lagi," pungkas Jeliteng.
 
Peneliti APAC terdiri atas nama Yusny Saby, Rizal Sukma, Agus Wijoyo, Syarifah Rahmatillah, Humam Hamid, Mawardi Ismail, Nazamuddin, Islahuddin, dan Irwan Abdullah. Penulisan rekomendasi tersebut difasilitasi USAID.