Banda Aceh - Sekitar 700 orang lebih warga Aceh yang hilang pada masa konflik sampai kini belum ada kejelasan, baik itu mengenai status hukum maupun keberadaan mereka. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Asiah Uzia dalam unjuk rasa memperingati Hari Anti Penghilangan Orang Secara Paksa Sedunia yang berlangsung di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin sore (30/8).

Ia merasa sangat kecewa dengan sikap pemerintah dalam mengusut kasus tersebut.

"Pemerintah tak serius tangani persoalan penghilangan paksa masyarakat Aceh. Padahal hingga kini lebih kurang 700 orang yang hilang di saat konflik masih belum diketahui keberadaannya," kata Asiah

Dia mengatakan, pemerintah jangan hanya bengong memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Belum ada satu upaya apapun dari pemerintah untuk mencari para korban hilang, apalagi mengadili para pelaku penghilangan orang.

"Selain aksi ini, kami telah menyerahkan lebih dari 150 nama orang yang hilang kepada Komnas HAM. Diantaranya terdapat anak-anak lebih kurang berjumlah 20 orang. Anak-anak itu hilang waktu Darurat Militer diberlakukan di Aceh. Usia mereka berkisar antara 15 sampai 18 tahun," pungkas Asiah.

Diharapkan, Komnas HAM mau menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun langsung ke Aceh," ujar Asiah. KontraS Aceh terus memverifikasi data-data masa lalu untuk diserahkan ke Komnas HAM.

Lewat selebaran kertas yang dibagi-bagikan kepada pengguna jalan, peserta aksi menyampaikan dua tuntutan yakni pembentukan tim pengusut korban hilang paksa di Aceh. Di samping itu juga mendesak agar segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.