Jakarta - SBY dikenal sebagai jago diplomasi. Di level internasional, pemimpin negara lain begitu menghargainya. Dia termasuk salah seorang tokoh G-20 yang sangat dihormati.

Bahkan, namanya sempat menjadi salah satu unggulan peraih Nobel Perdamaian 2006. Kesuksesan menciptakan perdamaian di Aceh mengangkat namanya. Nobel Perdamaian itu akhirnya jatuh ke tangan Muhammad Yunus, ekonom asal Bangladesh.

Di bidang penegakan hukum dan kebebasan pers, SBY juga cukup populer. Dia tidak menghalangi ketika besannya, Aulia Pohan, digiring ke penjara. Tapi, Cides justru mengapresiasi SBY di bidang ekomomi. Buktinya, lembaga tersebut mengusulkan SBY sebagai Bapak Kesejahteraan.

Namun, di mata Indef (Institute for Development of Economics and Finance Indonesia), masih ada pertanyaan besar bila gelar Bapak Kesejahteraan diberikan kepada SBY.

''Kalau legasi kesejahteraan diukur pada pendapatan penduduk, tidak ada justifikasinya,'' kata Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika saat dihubungi kemarin (14/8).

Menurut Erani, ada dua aspek untuk mengukur tingkat kesejahteraan publik. Jika diukur dalam pendapatan per kapita, terdapat sisi positif dari pemerintahan SBY. Sejak pemerintahannya pada 2004, pendapatan per kapita penduduk di Indonesia naik secara bertahap. Namun, itu bukan merupakan prestasi SBY saja. ''Di masa presiden selain Pak SBY juga ada kenaikan (pendapatan per kapita),'' kata Erani.

Nah, jika diukur pada faktor kesenjangan pendapatan, kelemahan pemerintahan SBY terlihat. Berdasar Gini Ratio (ukuran ketimpangan pendapatan, Red), angka kesenjangan pendapatan penduduk pada pemerintahan SBY adalah 0,37. Padahal, kesenjangan pendapatan pada 2004 lalu adalah 0,34.

''Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan bertambah,'' jelas dosen Universitas Brawijaya itu.

Perlu diketahui, data Gini Ratio diukur pada angka 0 hingga 1. Jika Gini Ratio mendekati angka 0, kesenjangan pendapatan penduduk semakin kecil. Sebaliknya, jika angkanya mendekati 1, jurang pendapatan itu semakin besar.

''Meski hanya nol koma, angka ini signifikan,'' tegas Erani. Dia memperkirakan, hanya ada sekitar 20 persen penduduk di Indonesia yang saat ini benar-benar menikmati kesejahteraan. (MNA-JAWAPOS)