Banda Aceh - Berdasarkan penelitian Social Institute for Community Development (SICD) Aceh dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang didukung oleh USAID dan IRD-Serasi Aceh Project, menyimpulkan ada empat partai politik (parpol) yang belum berkomitmen penuh mewujudkan perdamaian Aceh.

Dalam laporan yang dipaparkan oleh Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, ditemukan masih adanya keengganan dari beberapa parpol untuk menjaga perdamaian. Beberapa parpol tersebut yakni, Partai Golkar (PG) yang berada di posisi terendah dalam menjaga damainya Aceh. Lalu, disusul oleh Partai Aceh (PA), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di urutan yang sama dalam hal penilaian. Hasil survei tersebut merupakan laporan penilaian terhadap nilai total elemen kesejahteraan dan keadilan.

"Begitu juga dengan hasil survei reformasi kelembagaan. Komitmen parpol terhadap reformasi kelembagaan DPR Aceh juga tergolong rendah. Dari nilai rata-rata yang ditetapkan, keempat parpol di atas juga berada di bawah nilai rata-rata," jelasnya dalam launching laporan penelitian bertajuk Survei Mengukur Komitmen Parpol Terhadap Perdamaian Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (28/7).

Namun, kata Sebastian, penelitian dari segi transparansi, hanya Golkar yang berada jauh dari nilai rata-rata. Hasil survei menyatakan, Golkar tidak komit untuk transparan. Sedangkan partai lain berkomitmen penuh terhadap transparansi.

"Selain itu, komitmen perdamaian positif parpol berdasarkan era politik juga berbeda-beda. Parpol-parpol dari era Orde Baru tercatat memiliki nilai yang relatif rendah terhadap komitmen memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Formappi, Tommy Legowo menambahkan, metodologi survei yang digunakan melalui pendekatan institusional terhadap 11 parpol di DPRA. Sedangkan aspek penelitian ada empat yaitu, komitmen parpol terhadap kesejahteraan dan keadilan, tranparansi, partisipasi publik, dan reformasi kelembagaan DPRA.

Kesimpulannya, lanjut Tommi, tantangan terhadap keberlanjutan damai masih ada. Parpol-parpol dari era politik mempunyai tingkat komitmen perdamaian yang berbeda-beda. Partai besar di parlemen masih berpengaruh besar dalam penentuan arah kebijakan, termasuk menjaga perdamaian Aceh. Terakhir, perdamaian bukan menjadi landasan parpol dalam membangun fraksi-fraksi di DPRA.

"Untuk itu, perlu adanya pemantauan parlemen oleh elemen masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas partai perlu dilakukan. Pembentukan rumah aspirasi parpol, serta sosialisasi komitmen parpol terhadap perdamaian kepada masyarakat.(MNA)