Jakarta — Mencer Lo. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menggelar Dialog “Suara Daerah” yang bertempat di Press Room DPD RI (15/7). Dialog yang dimoderatori Djunaedi Suswanto itu menghadirkan pembicara dari daerah yang berbeda, yaitu Muhammad Afnan Hadikusumo (Anggota DPD RI Prov. DIY Yogyakarta), Mursyid (Anggota DPD RI Prov. Aceh), dan Emanuel Babu Eha (Anggota DPD RI Provinsi NTT).  NTT kekurangan guru dengan 2-3 guru tiap sekolah. Mereka juga menumpuk di kota. Penyebabnya, banyak ibu-ibu yang menikah dengan pejabat di kota, sehingga kampung-kampung kekurangan guru, tutur Emanuel. Mantan pj bupati di salah satu kabupaten di NTT tersebut menambahkan bahwa pendidikan tidak merata di NTT. NTT bukan negeri kaya, PAD-nya sangat kecil yang tidak lebih dari 20 milyar. Di daerah pulau yang sulit di jangkau, banyak anak-anak yang tidak sekolah. Program wajib belajar hanya di atas kertas. Bahkan, 50% insentif guru SD/SMP belum terbaya, tambah Emanuel.

Ada empat persoalan yang dihadapi DIY, kata Afnan, pertama, menyangkut ketenagaan, tak ubahnya seperti NTT, guru-guru banyak di kota. Kesejahteraan tenaga pendidik sangat kurang. Katakanlah guru PAUD, hanya dihargai 100 ribu/bulan. Lalu, soal distribusi, sebut mantan anggota Prov. DIY ini. Saat ini, sekolah yang berpredikat RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) lebih tepat disebut Rintisan Sekolah Berbiaya Internasional atau Berbahasa Inggris, jelas Afnan yang mengundang tawa peserta. Kelebihannya, sebatas pemakaian bahasa Inggris dan komputer. Sekolah yang lain juga dapat melakukan hal tersebut, lantas apa bedanya dimana? Terakhir, terkait kebijakan dari pusat. Penggunaan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 50 milyar per kab/kota dari awal tidak tepat sasaran. Bahkan, sampai sekarang, juklak dan juknisnya masih belum ada, keluh Afnan.

 

Di Aceh sendiri, anggaran pendidikan cukup besar. Dari migas, 30 % dianggarkan untuk pendidikan. Belum lagi, dana pendidikan abadi sejumlah 2, 4 triliun. Tahun ini, ada 1, 089 triliun dana pendidikan sebagaimana amanat 20% undang-undang, jelas Muryid panjang lebar. Tentu ini sangat kontras sekali dengan NTT dan Jogyakarta, tambah mantan Anggota DPRK Aceh Tengah tersebut. Namun, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, ternyata kualitas pendidikan di Aceh sangat rendah. Ini yang menjadi persoalan, kata Mursyid.  Kelulusan UN tahun ini mencapai 82,96%. Secara nasional, IPA berperingkat 33 dan IPS 31. Ini kan sudah peringkat akhir ya pak? tanya Mursyid. Lebih jauh, Mursyid menyebut bahwa lulusan dari Aceh tidak mampu menembus perguruan tinggi negeri, termasuk ke Universitas Syiahkuala (Unsyiah). Unsyiah lebih banyak di isi lulusan luar Aceh. Unsyiah yang menjadi PT kebanggaan masyarakat Aceh sendiri hanya berperingkat C.

 

Jalan keluarnya, jelas Muryid, pengimplementasian pendidikan di Aceh harus jujur dan benar dengan mengacu pada Renstra, selain meningkatkan kapasitas pengelolanya. Kebijakan dan program yang ada juga harus mencerminkan keadilan antara bagian barat, utara, timur, pedalaman, dan selatan Aceh. Bila perlu, Komisi Beasiswa Aceh di bentuk di empat wilayah yaitu di Banda Aceh, Takengon, Lhokseumawe, dan Tapaktuan/Melaboh. [003]