• Video
• Photo
• Email
• Citizen Journalism

BERANDA » Opini


Menagih yang Tersisa Dari Tsunami
Bila Aceh bisa menikmati damai sekarang karena bencana tsunami, maka menuntaskan persoalan-persoalan berkaitan dengan tsunami adalah realisasi sebuah doa. Memastikan penyelesaian soal aset masuk dalam agenda kerja calon-calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam pilkada 2012 sebagai batu p

Punk Juga Manusia
Jadi, punk bukanlah segerombolan penjahat yang harus ditumpaskan oleh rezim. Penangkapan punk ditaman budaya sebuah tindakan melawan hukum dan ilegal, karena mereka sejauh ini tidak melanggar hukum dan tidak terlibat kekerasan. Kalaupun ada diantara mereka yang melanggar tindak pidana atau terli

Hilang Tulisan Kritis di Media Aceh
 Suara lantang menggetarkan kekuasaan tidak pernah terdengar lagi saat ini. Tulisan — tulisan tajam mengkritisi pemerintah di media cetak dan elektronik juga tak pernah muncul. Hanya yang muncul pernyataan — pernyataan politik kekuasaan, itupun sangat jarang bisa terdengar.

Ketika Tahta Telah Menggoda


Kekerasan di Negeri Bersyariat
Selama 2010, ada 41 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh LBH APIk dan 15 kasus yang ditangani oleh KKTGA. Polda Aceh membeberkan terdapat 146 kasus kekerasan yang dialami perempuan, 178 kasus anak-anak, dan 3 kasus trafficking

Tidak Persuasif Komunikasi Pangdam IM
Saya mengusulkan agar komunikasi kepada publik yang berkaitan masalah-masalah kesipilan cukup melalui satu pintu saja yakni kepolisian.

Hilangnya Oposisi di Aceh
Oposisi merupakan sebagai penyeimbang penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Para analis politik seperti Dahl, Lonescu, dan Madaraiga berpendapat bahwa hadir tidaknya oposisi menentukan apakah suatu Negara itu Liberal atau Diktator.

NKRI Didirikan di Atas Konsep Salah [Pidato Milad AM ke 35 di Swedia]
Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang anda diami sekarang ini didirikan atas konsep yang salah. Konsep kelanjutan penjajahan Hindia Belanda atas bangsa-bangsa melayu nusantara. Indonesia dibentuk atas dasar penyatuan negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang telah ditak

Adakah Konflik Regulasi Pemilukada Aceh? [Bagian 5]
Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Aceh Kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama juga dinyatakan dalam butir 1.1.2 huruf (a) MoU Helsinki bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik

Adakah Konflik Regulasi Pemilukada Aceh? [Bagian 4]
Bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh UU 11/2006 untuk menyelenggarakan pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota

Adakah Konflik Regulasi Pemilukada Aceh? [Bagian 3]
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut, MK berwenang membatalkan ketentuan, ayat, pasal, bab, dari suatu undang-undang. Bahkan satu undang-undang pun boleh dibatalkan oleh MK. Mekanisme ini adala

Adakah Konflik Regulasi Pemilukada Aceh? [Bagian 2]
Benarkah Konflik Regulasi ? Terus terang, terminologi “konflik regulasi” lahir begitu saja dalam ranah publik, tanpa kajian ilmiah yang memadai. Lalu kemudian, istilah ini dan bersamaan dengan istilah “cooling down” menjadi populer  berkat ekspose media. Kedua istilah ini lahir spontan, beg

Adakah Konflik Regulasi Pemilukada Aceh? [Bagian 1]
Fakta bahwa memasuki awal hingga menjelang akhir tahun 2011, energi elite pimpinan Aceh, baik yang berada dalam lembaga legislatif maupun eksekutif, banyak tercurah pikirannya untuk urusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh. 

Melawan Tabiat Hedonis dengan Sifat Sederhana
budaya hedonis ini ternyata berawal dari ketidaksiapan mereka untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidak siap mengukir sejarah perubahan bangsa saat mereka menjadi pemimpin karena jebakan tabiat hedonis. Faktanya, rata-rata elit politik dan birokrat di negeri ini sebelumnya adalah para aktivis ya

Studi Banding Butuh Tanding
Studi banding yang dilakukan oleh anggota dewan itu semuanya dibiayai negara, mulai dari tiket, akomodasi, konsumsi hingga uang saku masing-masing anggota pansus. Biaya yang dikeluarkan sangat besar. Andaikan kegiatan itu berguna untuk kemaslahatan hidup semua masyarakat Aceh tentu kita semu

Penggranat Seuramoe Irwandi Kontra Perdamaian
Jangan giring konflik elit di tengah — tengah masyarakat yang sudah nyaman dengan kondisi Aceh saat ini. Bila anda ( elit politik ) sedang berkonflik kepentingan merebut kekuasaan, biarkan anda sendiri yang berkonflilk, jangan libatkan masyarakat di dalamnya.

MK dan Konstelasi Politik Aceh
Sekali lagi PA sebagai kekuatan dominasi harus dicarikan solusi mengatasi kebuntuhan keinginan PA. Jikalau tidak dilaksanakan, menurut saya ada skenario besar ingin menurunkan kekuatan partai lokal untuk tidak berkembang pada pemilu 2014.

Pariwisata Aceh Vs Syariat Islam, Ada Solusinya?
Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh sejak Februari 2011 telah meluncurkan program Visit Banda Aceh Year 2011 sebagai tahun kunjungan pariwisata di Banda Aceh. Berbagai program, event dan promosi dilakoni guna menyukseskan gawean ini. Program-program acara di TVRI Aceh, Kutaradja TV dan Aceh T

Putusan MK : Kau yang Memulai, Kau yang Mengakhiri
Saya menyerukan agar semua rakyat Aceh menerima putusan tsb sebagai suatu keharusan warga negara. Terhadap case in concreto tsb saya menilai putusan MK tadi dapat  memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan dari putusan yang lalu.

Opium Politik untuk Kandidat
Pelaku ini sebenarnya mereka yang melacurkan diri atau dalam istilah lain ”broken politik” untuk mengeruk keuntungan sesaat. Penyuntik opium politik ini hanya mempergunakan kebegokan seseorang untuk kepentingan pribadinya. Sehingga banyak kandidat akan melambung tinggi mendengar janji-janji mani

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 »