Banda Aceh - Beberapa warga mengaku masih membeli obat sendiri meski Pemerintah Aceh telah mengumumkan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjamin pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat di provinsi itu.

"Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa program JKA memberikan jaminan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat. Tapi kenyataanya, masih ada obat yang harus saya tebus," kata seorang warga Aceh Hamdan di Banda Aceh, Jumat.

Warga Gampong (desa) Neusu Banda Aceh itu mengaku harus mengeluarkan uang dari saku kantongnya untuk membeli obat saat menjadi salah pasien di Rumah Sakit Meuraxa, rumah sakit pemerintah di Kota Banda Aceh tersebut.

"Jadi menyatakan tidak benar jika pemerintah mengklaim seluruh obat-obat gratis. Kondisi itu saya alami ketika petugas rumah sakit menyatakan ada beberapa obat yang tidak masuk daftar klaim asuransi," katanya menjelaskan.

Padahal, ujarnya pemerintah mengumumkan melalui media bahwa penduduk Aceh yang berobat ke rumah sakit pemerintah cukup hanya memperlihatkan identitas yakni KTP dan Kartu Keluarga.

"Kalau pelayanan dan sebagian obat memang gratis, tapi masih ada juga beberapa jenis obat yang harus kami cari keluar dengan alasan tidak tersedia dalam klaim asuransi," katanya.

Masalah serupa juga diakui sejumlah pasien di rumah sakit umum Meuraxa Kota Banda Aceh, jelas Hamdan.

Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana dari APBA 2010 senilai Rp242 miliar untuk program JKA, dan berlaku sejak 1 Juni 2010. Program JKA itu untuk memberikan pelayanan dan pengobatan gratis kepada penduduk di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

Selain itu, Hamdan menceritakan pengalamannya bahwa tenaga dokter di rumah sakit Meuraxa juga sangat terbatas. "Saya menunggu dokter dari pukul 10.00 WIB dan baru ada pukul 13.00 WIB," jelas dia.(MNA-ANTARA)