Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji akan menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Bapak Presiden menyatakan akan memerintahkan segera Menko Perekonomian dan para menteri lainnya untuk menyelesaikan seluruh peraturan yang masih bermasalah terkait Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) ikutan UUPA," kata Muhammad Nazar melalui surat elektronik (e-mail), Minggu (15/8). Wakil Gubernur (Wagub) Muhammad Nazar menyatakan bahwa hal tersebut disampaikan Presiden dalam sebuah pertemuan dengannya usai upacara peringatan HUT ke-49 Pramuka di Cibubur pada 14 Agustus 2010. Usai berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wagub menyatakan dirinya bertemu dengan empat Menteri, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Polhukam Joko Suyanto dan Menkeu Agus Martowardoyo. "Para menteri tersebut menanyakan kepada saya terkait pasal-pasal apa saja yang bermasalah. Menkeu menyatakan tidak tahu apa saja yang dibahas di bawahnya terkait RPP tersebut," ujar Wagub. Muhammad Nazar menjelaskan hal hal krusial terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sabang dan meminta agar Menteri Keuangan segera memanggil dirjen, direktur dan tim terkait RPP sabang agar jangan sampai melenceng dari UU PA. "Saya menyatakan kepada para menteri bahwa terlalu mahal perdamaian Aceh. Oleh karena itu harus diisi dengan jujur dan ikhlas, terutama regulasinya harus benar," katanya menjelaskan. Oleh karenanya, Wagub menyatakan Menkeu dan para menteri memahami serta akan meninjau ulang apa apa yang masih bermasalah dengan PP dan Perpres terkait Aceh.