Makmur menjelaskan, permintaan pembahasan kembali beberapa pasal yang dianggap belum jelas oleh Kementerian Keuangan membuktikan bahwa para staf menteri belum memiliki pemahaman yang luas tentang peraturan perundangan yang terkait dengan hak otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Hampir seluruh catatan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, menurut Makmur, an sich berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional, termasuk Aceh. "Tapi, perlu diingat juga, Aceh memperoleh hak otonomi khusus dari pemerintah pusat. Ada dua undang-undang yang mengatur mengenai Aceh dan Sabang, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini yang tidak dilihat oleh mereka (Kementerian Keuangan-Red)," tandasnya.

Pemprov Aceh menyatakan protes atas penolakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat.(MNA-KOMPAS)