Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Hukum»Terkait Dana Pilkada, DPRK Subulussalam merasa dikangkangi Walikota


Terkait Dana Pilkada, DPRK Subulussalam merasa dikangkangi Walikota
Kaya Alim | Jurnalis Warga
Sabtu, 02 Maret 2013 09:04 WIB

Subulussalam - Terkait Dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam yang sudah disetujui, pihak DPRK Subulussalam merasa dikangkangi oleh eksekutif dan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Keterangan itu disampaikan Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala usai Rapat Tindak lanjut hasil Evaluasi gubernur tentang APBK Subulussalam tahun 2013 kepada wartawan saat diwawancarai didepan Gedung DPRK setempat Jum'at petang, (1/3/2013).

" Kami selaku DPRK Subulussalam merasa dikangkangi eksekutif dan KIP, karena dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) mengenai dana Hibah untuk Pilkada tahun ini sebanyak 6 Milyar untuk tahap pertama, dan ada isu saya dengar waktu penandatangan Naskah perjanjian hibah dana Pilkada yang dilaksanakan pada hari selasa, 26/3/2013 yang lalu, selain 6 Milyar ada tercantum dana gelap dinaskah tersebut  untuk penyelenggaraan Pilkada putaran ke dua sebanyak 2,9 Milyar, Banggar tidak pernah membahas 2,9 Milyar, itu diluar sepengetahuan kami sebagai Banggar " tutur Pianti Mala.

Menurut Pianti, Pemko Subulussalam belum siap untuk melaksanakan Pilkada tahun ini, karena mengingat masih banyaknya utang pemko tersebut mencapai 13,5 Milyar, dan jalan satu-satunya adalah menunda Pilkada, karena lanjut Pianti, salah satu faktor penundaan Pilkada tidak  tersedianya anggaran di pemeritah tersebut " kalau menurut saya, tahun ini, Pemko Subulussalam belum siap melaksanakan Pilkada " tambahnya.

Dalam pembahasan Rapat Tindak lanjut hasil Evaluasi gubernur tentang APBK Subulussalam tahun 2013 yang berlangsung mulai pukul 15.00 wib sampai pukul 18.30 itu, Dana hibah untuk Pilkada sebanyak 6 milyar, terancam akan dihapus dari APBK Subulussalam, rapat di skor oleh ketua dengan waktu tidak ditentukan.

Ketua KIP Kota Subulussalam M. Husen Saran saat dijumpai wartawan diruang kerjanya Sabtu, 2/3/2013, mengakui adanya dana 2,9 Milyar tertera di Naskah perjanjian dana hibah Pilkada yang mereka tandatangani bersama Walikota beberapa hari yang lalu untuk putaran ke II, dana penambahan sebanyak 2.9 Milyar itu kata Husen beradasarkan Perintah Sekda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam kepada KIP untuk merancang dana putaran kedua.

" Mengenai dana 2,9 milyar untuk putaran kedua Pilkada Subulussalam memang ada tertera di naskah perjanjian dana hibah Pilkada yang sudah kami sepakti dengan Walikota beberapa waktu yang lalu, karena dana itu atas perintah Sekda kepada kami untuk merancang dana putaran kedua, mengenai dibahas di Banggar DPRK itu urusan pihak Pemko, kami sebatas merancang dan mengusulkan ke TAPK. Mengenai DPRK merasa dibohongi oleh KIP, saya secara tegas mengatakan, KIP tidak pernah berniat untuk membohongi lembaga legislatif tersebut, karena kami melalui TAP, dan mereka lah seharusnya berkoordinasi dengan DPRK " tegas Husen.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Walikota Subulussalam belum ebrhsil dihubungi. [005]







Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
X
BACA JUGA
Close