Banda Aceh - Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) menyebutkan ada sembilan indikasi korupsi pelaksanaan proyek di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah. Pihaknya juga menuding Kadispora Aceh Ir Hasan Basri terlibat sebagai aktornya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dan hasil penelusuran yang dilakukan tim, sementara ini kami menemukan sembilan proyek atau pekerjaan di Dispora Aceh yang pelaksanaannya diduga kuat terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalamnya,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala dalam keterangannya kepada The Globe Journal, Kamis (19/1).

“Dan beberapa diantaranya diduga melibatkan Kadispora Aceh Ir. Hasan Basri,” ujarnya lagi.  Indra menyebutkan, sembilan dugaan korupsi yang ditemukan timnya itu, tujuh diantaranya terjadi pada tahun anggaran 2011, sementara dua kasus lainnya merupakan pekerjaan yang dananya bersumber dari mata anggaran tahun 2010.

“Modus maupun polanya sendiri terkesan kasar dan sangat berani. Mungkin ini bias dari kinerja penegakan hukum di Aceh yang selama ini terkesan longgar dengan kasus-kasus korupsi apalagi bila menyangkut pihak-pihak tertentu,” ketus Indra.

Indra menguraikan, ke sembilan kasus yang terjadi itu diantaranya, pekerjaan perbaikan atap Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dengan anggaran Rp.1,245 milyar. Dikatakannya, sebagaimana disebutkan dalam RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) harusnya pekerjaan penggantian seng dilakukan dengan komponen seng bermerk dagang asal Malaysia tetapi dalam pelaksanaannya malah diganti seng biasa.

“Ini jelas tidak sesuai dengan spek dan berimplikasi pada ketidaksesuaian harga. Proyek ini sendiri sudah diserahterimakan dan dinyatakan selesai oleh pihak dinas,” ungkap Indra.

Kemudian yang kedua, lanjut Indra, adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan Mess Pemuda Aceh yang anggarannya sebesar Rp.1,6 milyar. Menurutnya, dalam dokumen PHO (serah terima pertama) dinyatakan selesai 100%, namun kenyataan di lapangan diketahui bahwa pekerjaan tersebut sama sekali belum tuntas dan beberapa item pekerjaan dilakukan tidak memenuhi spesifikasi teknis.

“Ini aneh, menurut informasi yang kami dapatkan pihak terkait di Dispora Aceh pernah melayangkan teguran akibat pekerjaan tidak memenuhi spek dan proses pengecoran dilakukan menggunakan air asin. Tapi kenyataannya PHO tetap dilakukan dan anggaran malah sudah ditarik seluruhnya,” kata Indra.

Lalu ketiga, papar Indra melanjutkan, yaitu proyek perbaikan Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh yang diduga fiktif dan menelan anggaran senilai Rp.1,106 milyar. Dikatakan Indra, indikasi fiktif didapat karena setelah pengecekan diketahui bahwa sampai saat ini kolam renang dimaksud sama sekali belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

“Kami masih belum tahu bagaimana modus pelaporan yang digunakan sehingga bisa dilakukan penarikan dana. Namun item pekerjaan tersebut diduga tumpang tindih dengan pekerjaan yang sama yang pernah dilakukan BRR NAD-Nias,” jelas Indra

Selanjutnya, urai Indra, proyek perbaikan gedung Serba Guna Lhoong Raya Banda Aceh, dengan anggaran Rp.2,373 milyar yang disinyalir telah terjadi manipulasi adminitrasi laporan hasil pekerjaan. Menurut Indra, pada paket proyek tersebut masih terdapat kekurangan pekerjaan berupa pemasangan Papan Parkit Lantai yang biayanya sebesar Rp.600 juta sementara yang terpasang hanya triplek biasa. “Begitupun dengan pekerjaan pemasangan dua unit ring basket yang dianggarkan sebesar Rp.300 juta tetapi yang terpasang justru cuma satu unit,” kata Indra.

Indra menambahkan, berdasarkan estimasi yang dibuat pihaknya pelaksanaan fisik proyek perbaikan gedung serba guna tersebut diperkirakan hanya baru mencapai 60% sementara kenyataannya PHO (serah terima) sudah dilakukan pihak dinas dan dananya pun sudah ditarik 100%. “Bagaimana mungkin bisa disebut selesai 100% bila masih ada pekerjaan yang nyatanya belum diselesaikan sesuai spesifikasi teknis. Tentu Kadispora Aceh punya kompetensi menjawab ini,” sebut Indra.

Begitupun dengan paket penyediaan akomodasi dan konsumsi dan penyediaan obat-obatan atlit Bola Paraguay di Banda Aceh yang masing-masing anggaran bernilai Rp.600 juta dan Rp.300 juta. Indra menguraikan, untuk penyedia jasa akomodasi dan konsumsi dan pengamprahan sendiri dilakukan oleh CV. Wisma Kuta Alam Banda Aceh, sementara penyediaan obat-obatan dilakukan oleh Apotek Qadria.

“Kedua pembiayaan tersebut diduga fiktif sebab realitanya diketahui bahwa para atlit tersebut makan dan tidur di Stadion Harapan Bangsa dan berdasarkan informasi yang diperoleh obat-obatan juga tidak pernah dibeli,” kata Indra menjelaskan.

Indra menyebutkan, kolusi juga diduga terjadi pada penunjukan langsung penyedia jasa konsumsi (makan dan minum) TC POPDA Tahun 2010 yang anggaran berjumlah Rp.500 juta. Dikatakannya, seharusnya proyek tersebut ditender tetapi proyek tersebut justru di PL-kan kepada CV. Alfin Aulia yang diduga pemiliknya adalah adik ipar Kadispora Aceh.

Lalu, papar Indra lagi, pihaknya juga mencatat adanya dugaan rekayasa administrasi laporan dalam proses rental mobil Kijang Innova BK 1157 ZQ sebagai kendaraan operasional yang digunakan pelatih Taekwondo yang anggarannya sebesar Rp.180 juta. “Ada indikasi rekayasa yang dilakukan dengan  melibatkan perusahaan tertentu, dan mobil Kijang Innova yang digunakan disinyalir justru milik Kadispora Aceh,” kata Indra.

Dan yang terakhir, sebut Indra, adalah kasus dugaan rekayasa kehilangan alat-alat olahraga untuk PSSI/ PBSI di 23 Kabupaten/ Kota yang diadakan Dispora Aceh dengan anggaran Rp. 220 juta. “Meski sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun kasus kehilangan ini dinilai aneh dan kami menduganya hanya sebagai kedok atau rekayasa untuk kepentingan tertentu,” ungkap aktivis antikorupsi yang juga mantan Koordinator Aceh Parliament Watch ini.

Minta Diusut

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
No Telp. 0651-741 4556
Ponsel. 0852 619 222 25